The New York Times mengungkap adanya draf rencana Amerika Serikat yang memuat penjadwalan pelucutan senjata kelompok perlawanan Palestina di Jalur Gaza. Dokumen tersebut disebut-sebut akan diajukan Washington kepada Hamas dalam beberapa pekan ke depan.
Isu pelucutan senjata kini menjadi poros utama pendekatan Israel dalam perjanjian penghentian perang, sekitar empat bulan setelah kesepakatan berlaku. Pada saat yang sama, laporan menyebut ribuan pelanggaran masih dilakukan pasukan pendudukan.
Menurut laporan koresponden Al Jazeera, Walid al-Attar, draf itu menitikberatkan pada penyerahan senjata yang “mampu menyerang Israel”. Sebagai imbalan, faksi-faksi Palestina disebut diperbolehkan menyimpan sebagian senjata ringan untuk sementara. Namun sumber-sumber yang dikutip menyatakan rincian rencana tersebut masih dapat berubah dan tidak menutup kemungkinan muncul versi draf lain.
Tim penyusun dokumen itu dikabarkan melibatkan Jared Kushner, anggota Dewan Perdamaian; utusan Amerika Serikat Steve Witkoff; serta Direktur Eksekutif Dewan Perdamaian, Nikolay Mladenov. Langkah ini disebut muncul sekitar sebulan setelah Washington secara sepihak mengumumkan dimulainya fase kedua perjanjian.
Draf tersebut menawarkan empat model pengelolaan Gaza pada masa transisi, yakni Komite Nasional, Dewan Perdamaian, Dewan Eksekutif Gaza, dan Pasukan Stabilitas Internasional. Namun sumber-sumber Palestina menuding Israel menghambat masuknya Komite Nasional ke Gaza, meski Hamas telah menyatakan siap menyerahkan pengelolaan sipil wilayah itu. Situasi ini memunculkan kontradiksi, karena skema administrasi ditawarkan, tetapi aksesnya disebut diblokade.
Sejumlah celah juga disorot terkait definisi yang dinilai kabur. Draf itu tidak merinci jenis senjata yang dimaksud, apakah hanya roket atau juga mortir. Istilah “senjata ringan” pun disebut tidak dijelaskan batasannya, dalam konteks masyarakat yang secara historis menyimpan senjata untuk kepentingan sosial dan kabilah.
Sehari sebelum draf terungkap, media Israel mengutip estimasi intelijen bahwa Hamas masih memiliki sekitar 60 ribu senapan Kalashnikov. Pada saat yang sama, disebutkan sekitar 50 persen jaringan terowongan di Gaza masih berfungsi dan dipandang Israel sebagai bagian integral dari infrastruktur militer Hamas. Namun draf Amerika disebut tidak memuat kejelasan mengenai penanganan jaringan terowongan tersebut dalam skema “hari setelah perang”.
Di tengah polemik draf itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menaikkan nada. Sehari setelah pengembalian jenazah tawanan Israel terakhir, ia menyatakan di hadapan Knesset bahwa fase kedua perjanjian tidak dimaksudkan untuk membangun kembali Gaza, melainkan semata-mata untuk melucuti senjata perlawanan. “Dengan cara mudah atau sulit,” katanya, merujuk pada opsi yang terbuka.
Pernyataan tersebut mempertegas prioritas pemerintah Israel yang menempatkan aspek keamanan di depan, sementara rekonstruksi tidak menjadi fokus utama.
Di kubu seberang, Hamas dan faksi-faksi perlawanan tetap menyatakan penolakan terhadap pelucutan senjata. Mereka menyebut isu itu sebagai urusan internal Palestina yang tidak dapat dinegosiasikan pihak luar. Wakil Kepala Biro Politik Hamas, Khalil al-Hayya, sebelumnya menyatakan kelompoknya tidak akan menyerahkan senjata sebagai imbalan penghentian perang atau pencabutan blokade. “Senjata perlawanan adalah garis merah,” ujarnya.
Meski Israel dan Amerika Serikat sama-sama mendorong prinsip pelucutan, keduanya disebut berbeda pendekatan. Sumber-sumber diplomatik menyebut Washington cenderung mengusulkan skema bertahap yang mengaitkan pelucutan dengan rekonstruksi dan pencabutan blokade. Israel, sebaliknya, menghendaki langkah cepat dan menyeluruh.
Perdebatan ini berlangsung ketika tekanan internasional untuk mengakhiri perang dan mencegah keruntuhan total Gaza semakin menguat. Namun Netanyahu tetap bersikeras pada target “kemenangan mutlak” dan menolak pengaturan apa pun yang masih menyisakan kemampuan militer Hamas.
Hingga kini, Hamas belum mengeluarkan sikap resmi atas draf Amerika tersebut. Sementara itu, Washington disebut bertaruh pada kemampuan tim negosiasinya untuk meyakinkan faksi-faksi Palestina menerima kesepakatan yang mengaitkan pelucutan senjata dengan berakhirnya perang dan dimulainya rekonstruksi.
