Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyampaikan refleksi kritis mengenai berbagai tantangan yang dinilai dihadapi Indonesia di tengah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan dinamika global yang kian kompleks. Melalui sebuah esai, mereka menegaskan tanggung jawab moral generasi muda untuk ikut mengawal arah kebijakan negara, sekaligus menyerukan penguatan demokrasi dan perbaikan sektor pendidikan.
Dalam esai tersebut, mahasiswa menilai praktik demokrasi di Indonesia kerap terjebak pada aspek prosedural, namun kehilangan substansi. Mereka menyoroti adanya pembungkaman kritik, kriminalisasi aktivis, serta kecenderungan partai politik yang dinilai pragmatis. Kondisi itu, menurut mereka, membuat demokrasi berjalan elitis dan kurang memberi ruang partisipasi yang bermakna bagi masyarakat.
Di bidang pendidikan, esai itu menyinggung persoalan komersialisasi dan kesenjangan akses. Mahasiswa menyoroti kenaikan uang kuliah tunggal (UKT), belum meratanya akses pendidikan tinggi, serta rendahnya investasi negara dalam riset. Mereka menekankan pentingnya memosisikan pendidikan sebagai hak dasar yang harus dilindungi negara agar lebih adil, terjangkau, dan memberdayakan.
Mahasiswa juga mengulas persoalan ekonomi nasional, terutama ketimpangan dan ketergantungan terhadap pihak asing. Mereka menilai pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menjawab kesenjangan, sementara proyek infrastruktur skala besar disebut belum selalu berdampak langsung bagi masyarakat bawah. Ketergantungan pada investasi asing dan utang luar negeri dinilai dapat mengkhawatirkan kemandirian ekonomi. Dalam konteks ini, mereka mendorong ekonomi kerakyatan serta kedaulatan atas sumber daya alam.
Isu krisis iklim dan kerusakan lingkungan turut menjadi perhatian. Mahasiswa menilai perubahan iklim merupakan ancaman nyata yang perlu ditangani serius melalui pengendalian emisi, perlindungan hutan, serta pemberdayaan komunitas lokal dalam pengelolaan lingkungan. Mereka juga menegaskan bahwa proyek strategis nasional tidak semestinya mengorbankan kelestarian lingkungan demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
Dalam dinamika global, mahasiswa menilai konflik internasional, krisis pangan, dan ketegangan geopolitik dapat memengaruhi stabilitas nasional. Karena itu, mereka mendorong pemerintah mengambil peran aktif dalam diplomasi damai, menjaga netralitas strategis, serta memperjuangkan keadilan global melalui forum internasional.
Esai tersebut turut menyinggung tantangan era digital, terutama ketimpangan akses dan literasi teknologi. Mahasiswa menilai belum semua warga memiliki akses internet dan kemampuan literasi digital yang memadai. Mereka mendorong kehadiran negara untuk memastikan pemerataan akses internet, pendidikan digital, serta perlindungan data pribadi agar tidak disalahgunakan.
Meski berisi kritik, mahasiswa menyatakan tetap mendukung program-program pemerintah yang dinilai konkret dan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mereka menyebut pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, serta digitalisasi layanan publik sebagai langkah maju, selama dijalankan secara transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, mahasiswa menekankan pentingnya pemerintah merangkul generasi muda sebagai mitra strategis, bukan sekadar objek kebijakan. Mereka menilai pelibatan anak muda dalam pengambilan keputusan, pendidikan yang membebaskan, dan ruang ekspresi yang terbuka menjadi syarat agar generasi muda dapat berperan sebagai garda depan pembangunan.
Menutup esainya, mahasiswa menyampaikan seruan agar arah kebijakan negara berpijak pada demokrasi yang hidup, pendidikan yang membebaskan, ekonomi yang berdaulat, serta lingkungan yang lestari. Mereka menegaskan akan terus bersuara sebagai bagian dari peran kritis generasi muda dalam mengawal perjalanan bangsa.
