Jakarta—Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan pemerintah siap mengakomodasi aspirasi dan masukan dari Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) terkait persoalan royalti musik. Komitmen itu disebut sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem industri musik yang lebih sehat, adil, dan solutif bagi seluruh pihak.

"Kami tentu memfasilitasi apa yang menjadi harapan dari AKSI," kata Fadli Zon di Jakarta, Rabu, 4 Maret 2026.

Fadli menegaskan, pihaknya akan segera menyampaikan poin-poin aspirasi tersebut kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Hukum dan HAM serta Badan Legislasi DPR. "Akan kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dan juga Badan Legislasi DPR," ujarnya.

Ia menilai, keberadaan ekosistem yang kondusif menjadi kunci agar musik nasional dapat berkembang secara berkelanjutan dan kompetitif pada masa mendatang.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum AKSI Satriyo Yudi Wahono atau Piyu Padi menjelaskan Kongres Nasional Komposer Seluruh Indonesia bertujuan merebut kembali mandat serta hak berdaulat para pencipta lagu. Di hadapan perwakilan Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Ekonomi Kreatif, Piyu menegaskan hak privat atas sebuah karya merupakan milik mutlak penciptanya.

"Jadi itu tidak boleh diambil alih, direduksi, atau dipaksa secara sewenang-wenang oleh pihak mana pun juga termasuk lembaga-lembaga lain," kata Piyu.

Piyu juga menyoroti perlunya mengembalikan fungsi Undang-Undang Hak Cipta ke jalur yang tepat, yakni setiap penggunaan karya musik wajib mengantongi izin langsung dari pemilik lagu. "Sebenarnya ini adalah mengembalikan lagi mandat undang-undang hak cipta ke koridor yang benar lagi," ujarnya.

Salah satu usulan yang disampaikan AKSI adalah pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) khusus yang menangani sektor pertunjukan musik. Piyu menilai situasi saat ini sudah berada dalam tahap darurat karena masih banyak konser menggunakan lagu tanpa prosedur perizinan yang jelas kepada komposer.

"Ini hal yang kami anggap darurat juga karena selama ini pertunjukan musik atau konser itu selalu dianggap bukan tidak benar-benar melindungi hak cipta para komposer karena banyak pertunjukan musik yang menggunakan karya, tidak izin," kata Piyu.

Ketua Dewan Pembina AKSI Ahmad Dhani menyatakan organisasinya akan konsisten memperjuangkan hak-hak komposer yang dinilai belum terakomodasi dengan baik, terutama dalam ranah konser musik. "Kita memperjuangkan konser yang mendapatkan izin dari para pencipta," ujar Ahmad Dhani.