BERITA TERKINI
Gangguan iPusnas Berlarut Picu Keluhan Pengguna, Sorot Komitmen Layanan Literasi Digital

Gangguan iPusnas Berlarut Picu Keluhan Pengguna, Sorot Komitmen Layanan Literasi Digital

Gangguan layanan pada iPusnas, platform perpustakaan digital milik Perpustakaan Nasional (Perpusnas), memicu keluhan pengguna setelah masa perawatan (maintenance) yang diumumkan sejak awal Januari 2026 berlangsung lebih lama dari jadwal dan disertai informasi pemulihan yang dinilai tidak jelas.

Seorang pengguna menceritakan pengalamannya pada 25 Januari 2026 saat mencoba kembali mengakses iPusnas melalui tablet. Ia mengaku telah menunggu pemulihan layanan sesuai pengumuman yang sebelumnya disampaikan melalui akun Instagram Perpusnas. Namun hingga siang hari, layanan disebut belum dapat digunakan, memunculkan protes di kolom komentar unggahan tersebut dari sejumlah pengguna yang menagih janji pemulihan.

iPusnas merupakan aplikasi perpustakaan digital yang diluncurkan pada pertengahan 2016 dan tercatat telah diunduh lebih dari 1 juta kali di Google Play Store. Perpusnas mengumumkan perawatan iPusnas pada 4 Januari 2026 dan menyatakan layanan akan kembali dapat digunakan pada 8 Januari, dengan alasan menjaga kualitas, keamanan, dan kenyamanan akses koleksi digital.

Namun pada tanggal yang dijanjikan, iPusnas disebut tetap tidak dapat diakses. Menurut cerita pengguna, tidak ada pengumuman lanjutan pada hari tersebut. Sehari setelahnya, Perpusnas mengunggah permintaan maaf dan menyampaikan perbaikan masih berlanjut, dengan fokus pada optimalisasi sistem pencarian dan peminjaman. Dalam unggahan itu, tidak dicantumkan waktu penyelesaian.

Harapan pengguna kembali muncul setelah pengumuman pada 17 Januari menyebut proses perawatan berlangsung hingga 25 Januari dan layanan dapat digunakan kembali pada tanggal tersebut. Akan tetapi, layanan disebut hanya sempat berjalan normal selama beberapa jam sebelum kembali bermasalah. Keesokan harinya, pengguna diarahkan untuk mengakses layanan melalui laman sebagai solusi sementara agar tetap bisa menikmati layanan iPusnas.

Keluhan juga berkaitan dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap koleksi iPusnas. Salah satu contoh yang disebut adalah novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori, yang dikatakan memiliki antrean hingga 90 ribu pengguna, sementara ketersediaan salinan digital disebut hanya 500 unit. Selain itu, sejumlah karya lain juga dinilai diminati, seperti karya Marah Rusli, Abdoel Moeis, Mochtar Lubis, hingga Ahmad Tohari.

Pengalaman gangguan berkepanjangan ini mengingatkan penulis pada masalah yang pernah terjadi pada aplikasi pemerintah lain, seperti Coretax yang disebut sempat menuai kritik karena sering mengalami gangguan.

Di tengah harga buku yang dinilai mahal dan akses ke perpustakaan yang masih terbatas, iPusnas disebut menjadi alternatif penting bagi masyarakat untuk membaca tanpa harus membeli buku. Penulis menilai layanan perpustakaan digital semestinya dapat membantu memperluas akses pengetahuan dan mendorong literasi karena dapat dijangkau melalui ponsel pintar maupun laptop.

Dalam artikel tersebut, penulis juga menyinggung anggaran Perpusnas. Disebutkan, berdasarkan pemberitaan detikNews pada 14 Januari, anggaran Perpusnas tahun ini sebesar Rp 377,9 miliar atau 52 persen dari tahun sebelumnya. Penulis menilai tanggung jawab Perpusnas meliputi digitalisasi, perawatan naskah kuno, serta pengelolaan perpustakaan daerah, sehingga keterbatasan anggaran dinilai berpotensi memengaruhi layanan.

Di sisi lain, pemotongan anggaran dengan dalih efisiensi disebut tidak semestinya menjadi alasan menurunkan layanan publik dasar. Pernyataan ini merujuk pada keterangan Bonnie Triyana, anggota Komisi X DPR RI, dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI yang dikutip Media Indonesia pada 15 Januari.

Penulis menutup dengan menilai situasi ini sebagai pekerjaan rumah bagi Perpusnas, terutama dalam memastikan layanan akses pengetahuan tetap terbuka dan mudah dijangkau. Ia juga menyoroti ironi ketika pemerintah dinilai ambisius mendorong program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran besar, sementara aspek literasi dan kemudahan akses ilmu pengetahuan dianggap kurang mendapatkan perhatian yang sepadan.