PALANGKA RAYA—Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menegaskan transformasi birokrasi merupakan agenda strategis yang tidak bisa ditunda. Menurutnya, transformasi birokrasi bukan sekadar kewajiban administratif kepada pemerintah pusat, melainkan kebutuhan daerah untuk memastikan pembangunan berjalan cepat, bersih, dan berdampak bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Agustiar saat memberikan arahan dalam kegiatan pembinaan kepada pejabat struktural/manajerial di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Rabu (18/2/2026).
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan. Di sisi lain, ia menyatakan negara hadir untuk melindungi aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja sesuai aturan dan berintegritas.
Agustiar juga meminta pejabat tinggi pratama (eselon 2), administrator (eselon 3), dan pengawas (eselon 4) bergerak bersama mendukung visi dan misi gubernur dan wakil gubernur. Ia menekankan pentingnya menjawab efisiensi anggaran tahun ini melalui kerja yang efektif, kolaboratif, dan inovatif, serta memperkuat prioritas pada program-program yang menyentuh langsung masyarakat.
Terkait Program Kartu Huma Betang Sejahtera yang dijadwalkan diluncurkan pada 20 Februari, Gubernur menegaskan komitmen pemerintah agar seluruh masyarakat yang membutuhkan, termasuk hingga wilayah pedalaman, dapat memperoleh manfaat dari program tersebut.
Selain itu, Gubernur mendorong kemandirian daerah, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok, dukungan terhadap Asta Cita Presiden RI, serta penegakan netralitas ASN.
“ASN harus menjaga netralitas, menghindari konflik kepentingan, tidak terlibat politik praktis, serta responsif terhadap isu sosial dan potensi konflik,” ujar Agustiar.
Menutup arahannya, Gubernur mengapresiasi sinergi Pemprov Kalteng dengan TNI, Polri, Kejaksaan, BPKP, dan BIN. Ia menekankan pentingnya koordinasi untuk mencegah persoalan di kemudian hari.
Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo dalam kesempatan yang sama mengingatkan ASN untuk menjaga kedisiplinan dan melaksanakan tugas sebagai abdi masyarakat. Ia juga meminta dukungan terhadap program-program nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), di tengah efisiensi anggaran.
Edy berharap pertemuan tersebut menjadi perhatian serius, terutama menjelang peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera pada 20 Februari. Ia juga meminta jajaran Pemprov Kalteng menjaga kekompakan agar program pembangunan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan penyerapan anggaran tetap baik.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Leonard S. Ampung meminta para pejabat menyikapi efisiensi anggaran dengan bijak, sekaligus memastikan program Kartu Huma Betang Sejahtera berjalan tepat sasaran. Ia menegaskan kepala perangkat daerah perlu mengawal dan mengawasi agar program tersebut sampai kepada keluarga penerima manfaat di desa, kelurahan, kecamatan, hingga ibu kota kabupaten/kota.
Kegiatan pembinaan itu dihadiri pejabat eselon 2, 3, dan 4, serta unsur Forkopimda, asisten dan staf ahli gubernur, serta kepala instansi vertikal di Provinsi Kalteng.
