Pengasuh Pondok Pesantren Ma’hadul Ilmi As-Syar’iyati (MIS) Sarang, Rembang, KH Achmad Rosikh Roghibi menegaskan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) perlu dijadikan momentum untuk mengembalikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Khittoh 1926. Ia menilai NU semestinya tetap berada pada garis sebagai organisasi perjuangan ulama dan umat, bukan terseret menjadi alat legitimasi agenda global yang dinilai menjauh dari ruh perjuangan Nahdliyin.
Menurut Gus Rosikh, sejak awal berdiri NU memiliki fondasi perjuangan dalam menjaga akidah Ahlussunnah wal Jama’ah, mempertahankan kedaulatan bangsa, serta membela kaum tertindas di berbagai belahan dunia, termasuk perjuangan rakyat Palestina. Karena itu, ia mengingatkan agar PBNU tidak kehilangan arah di tengah berbagai kepentingan geopolitik internasional yang berpotensi menyeret organisasi ke dalam pusaran agenda asing.
Ia menyoroti dinamika yang berkembang di tubuh PBNU belakangan ini, termasuk indikasi pembentukan jejaring strategis global yang menurutnya perlu dikaji secara kritis agar tidak mengaburkan identitas dan garis perjuangan organisasi. Dalam dokumen analisis yang beredar, disebutkan adanya indikasi normalisasi kepentingan global dan upaya menjadikan PBNU sebagai kekuatan baru dalam jejaring kemitraan strategis internasional.
“Muktamar ke-35 harus menjadi momentum muhasabah besar. PBNU jangan sampai hanya menjadi stempel agenda global yang bertentangan dengan cita-cita para muassis NU. Organisasi ini lahir untuk menjaga agama, bangsa, dan umat, bukan untuk menjadi kendaraan kepentingan elit global,” kata Gus Rosikh.
Gus Rosikh juga menekankan pentingnya mengembalikan supremasi Syuriyah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam arah perjuangan organisasi. Menurutnya, penguatan peran ulama penting agar NU tidak mudah diarahkan oleh kepentingan politik maupun geopolitik sesaat.
Dalam dokumen refleksi kritis yang dibahas sejumlah kalangan Nahdliyin, terdapat dorongan untuk mengembalikan marwah Syuriyah sebagai pengendali tertinggi organisasi serta mencegah manuver geopolitik sepihak. Dokumen itu juga memuat seruan menghentikan aliansi yang dinilai merugikan garis perjuangan Palestina serta mengevaluasi forum-forum strategis yang dianggap bermasalah.
Ia menilai NU harus tetap menjadi rumah besar perjuangan umat Islam Indonesia yang independen, berdaulat, dan tidak tunduk pada tekanan kekuatan global mana pun. Gus Rosikh mengingatkan, kekuatan NU selama hampir satu abad bertumpu pada kedekatan dengan rakyat, pesantren, ulama kampung, serta tradisi keilmuan yang mandiri.
“Kalau NU kehilangan independensinya, maka yang hilang bukan hanya marwah organisasi, tetapi juga kepercayaan umat. Jangan sampai nama besar NU dipakai untuk membungkus kepentingan yang justru melukai hati warga Nahdliyin sendiri,” ujarnya.
Selain itu, Gus Rosikh mendorong pembenahan kaderisasi internal agar tetap berpijak pada nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyah dan tidak terpengaruh ideologi yang dinilai menyimpang dari garis perjuangan NU. Dalam dokumen tersebut juga disebutkan pentingnya membersihkan ruang kaderisasi elit organisasi dari pengaruh kurikulum maupun narasumber yang dianggap membawa infiltrasi ideologi tertentu.
Di akhir pernyataannya, Gus Rosikh berharap Muktamar ke-35 NU menjadi forum konsolidasi moral dan ideologis untuk mengembalikan PBNU kepada Khittoh 1926, memperkuat persatuan warga Nahdliyin, serta meneguhkan NU sebagai benteng keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan yang berpihak kepada rakyat kecil dan perjuangan umat Islam dunia.
“NU harus kembali menjadi jam’iyah diniyah ijtima’iyah yang berkhidmat untuk umat, bukan sibuk menjadi bagian dari percaturan agenda global yang menjauh dari amanah para pendiri,” pungkasnya.
