Isu pelanggaran hak cipta musik di Vietnam kembali menjadi sorotan seiring munculnya tindakan tegas dari pihak berwenang. Musisi Sy Luan menilai langkah tersebut sebagai sinyal positif yang dapat mendorong pengelolaan hak cipta dilakukan lebih serius, terutama di ruang digital yang selama ini kerap diwarnai praktik penggunaan musik tanpa izin.
Sy Luan, penulis lagu “Ao Dai Oi” dan “Mat Nai Cha Cha Cha”, menekankan bahwa peran produser maupun penyelenggara dalam produksi musik memang tidak dapat diabaikan. Namun, ia mengingatkan bahwa peran tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan pelanggaran hak cipta.
“Kita tidak bisa menyangkal peran produser dan penyelenggara dalam produksi musik, tetapi beberapa perusahaan menggunakan hal itu untuk membenarkan pelanggaran hak cipta, yang mana itu salah. Kita perlu melihat masalah ini secara jernih dan adil,” ujarnya.
Menurut Sy Luan, karya musik merupakan hasil kreativitas dan kecerdasan yang layak dihormati. Karena itu, ia menolak anggapan bahwa musik dapat “digunakan secara gratis” di platform digital.
Ia juga memandang intervensi pihak berwenang sebagai upaya memulihkan keadilan dan transparansi dalam bisnis musik. Sy Luan menilai kegiatan bisnis tetap penting untuk keberlangsungan pelaku industri, tetapi keuntungan tidak seharusnya dibangun dengan merugikan pihak lain. Ia menyebut langkah penegakan hukum ini sekaligus menjadi peringatan bagi pihak yang berniat mengambil keuntungan dari musik di platform digital secara tidak sah.
Dalam perjalanan kariernya, Sy Luan mengaku pernah mengalami kerugian pendapatan akibat persoalan hak cipta. Namun, ia memilih tidak menempuh jalur hukum secara langsung dan memutuskan memberi wewenang kepada Pusat Perlindungan Hak Cipta Musik Vietnam (VCPMC) untuk menangani persoalan tersebut.
“Saya kurang pengalaman manajemen, jadi saya mempercayakan VCPMC untuk mewakili dan melindungi hak-hak para musisi. Saya berharap organisasi ini akan menjalankan perannya dengan baik, bertindak atas nama para musisi untuk membantu mereka mendapatkan penghasilan yang layak dan merasakan nilai dari cinta yang diberikan penonton kepada mereka,” kata Sy Luan.
Dari sisi hukum, pengacara Vo Trung Tin dari Phan Law Vietnam menjelaskan bahwa sebelumnya sengketa hak cipta musik di Vietnam lebih banyak diselesaikan melalui mekanisme perdata, administratif, atau berbasis platform—seperti teguran hak cipta dan penghapusan video. Namun, pola penanganan ini dinilai membuat sebagian individu maupun organisasi di bisnis konten digital mengabaikan aturan, karena keuntungan dari penggunaan musik tanpa izin masih lebih besar daripada denda yang dijatuhkan.
Para pengacara menilai sanksi administratif saat ini tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh pelanggar, sementara jalur gugatan perdata kerap memakan waktu lama, rumit, dan mahal. Kondisi tersebut, menurut mereka, secara tidak sengaja membuat pelanggaran hak cipta berubah menjadi “bisnis yang menguntungkan”.
Selain itu, Vo Trung Tin menyoroti adanya pihak yang memanfaatkan celah dalam mekanisme pengelolaan hak cipta digital di media sosial. Ia menyebut sebagian orang memasang Content ID tanpa izin, bahkan mengajukan klaim pelanggaran hak cipta terhadap penulis atau pemilik asli karya. Praktik ini dinilai merugikan kreator yang sah, mendistorsi pasar musik digital, dan mengganggu transparansi lingkungan kekayaan intelektual di Vietnam.
Vo Trung Tin menegaskan ekonomi digital yang berkelanjutan tidak dapat mentolerir pelanggaran hak kekayaan intelektual, terlebih ketika Vietnam terlibat dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas generasi baru yang memuat komitmen ketat terkait perlindungan kekayaan intelektual.
Menurutnya, langkah terbaru dari pihak berwenang mencerminkan tekad untuk membersihkan pasar digital dan menegaskan bahwa ruang siber bukan “wilayah tanpa hukum” untuk mengambil keuntungan dari karya intelektual orang lain.
