Petinggi Hamas Osama Hamdan menyampaikan sikap resmi gerakannya terkait wacana pengiriman pasukan internasional ke Jalur Gaza serta isu pelucutan senjata kelompok perlawanan. Dalam pernyataannya, Hamdan menegaskan tidak ada ruang bagi bentuk perwalian apa pun atas rakyat Palestina.
Dalam wawancara dengan program Al-Masa’iyah di Al Jazeera Mubasher, Hamdan menanggapi rencana Indonesia mengirim ribuan personel dalam misi pasukan stabilitas ke Gaza. Ia menyatakan kehadiran pasukan internasional hanya dapat diterima bila mandatnya terbatas di perbatasan Gaza—untuk mencegah agresi Israel dan menghentikan pelanggaran gencatan senjata—tanpa menyentuh urusan internal pemerintahan di dalam wilayah tersebut.
“Hamas telah berkomunikasi langsung dengan pemerintah Indonesia. Kami tegaskan, setiap pasukan internasional harus bersikap netral, tidak melawan kehendak rakyat Palestina, dan tidak menjadi pengganti pendudukan Israel dalam bentuk apa pun,” kata Hamdan.
Menurut Hamdan, pihak Indonesia telah menyampaikan komitmen bahwa mereka tidak akan menjalankan agenda Israel di Gaza. Ia mengatakan, peran pasukan internasional—jika jadi dikerahkan—sebatas memisahkan pasukan pendudukan dan warga Palestina serta mencegah serangan, bukan mengelola kehidupan sipil di dalam wilayah.
Hamdan juga menyebut seluruh faksi Palestina, termasuk Hamas, mendukung pembentukan komite administratif untuk mengelola urusan Gaza. Namun ia mengingatkan, setiap upaya memanfaatkan pasukan internasional untuk melemahkan kehendak politik rakyat Palestina atau menekan perlawanan akan ditolak.
Senjata perlawanan disebut “garis merah”
Menanggapi laporan The New York Times tentang draf pelucutan senjata perlawanan, Hamdan menilai isu tersebut tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pendudukan. Ia menyebut perlawanan Palestina sejak 1917 berdiri atas prinsip pembebasan tanah dan kemerdekaan nasional.
Hamdan menegaskan senjata perlawanan dinilai sah menurut hukum internasional dan kehendak rakyat Palestina. Ia mengatakan senjata itu tidak akan diletakkan sebelum tujuan politik tercapai, yakni berdirinya negara Palestina merdeka dengan Al-Quds sebagai ibu kota.
Ia juga mengklarifikasi pernyataan sejumlah tokoh Hamas mengenai kemungkinan “pembekuan senjata” untuk periode tertentu. Menurut Hamdan, wacana itu sebatas perdebatan politik dan bukan kebijakan resmi organisasi. “Senjata perlawanan adalah hak nasional yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah sikap tersebut memberi dalih bagi Israel untuk terus menduduki Gaza, Hamdan menyatakan Israel tidak membutuhkan dalih. Ia menegaskan syarat utama sebelum diskusi apa pun adalah penarikan penuh pasukan Israel dan penempatan pasukan internasional di perbatasan untuk memastikan gencatan senjata dipatuhi.
Implementasi kesepakatan disebut terhambat
Hamdan mengungkapkan perlawanan Palestina telah menyetujui empat poin awal dalam dokumen yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan di Sharm el-Sheikh. Empat poin itu mencakup penghentian perang, pertukaran tahanan, masuknya bantuan kemanusiaan, serta penarikan pasukan Israel hingga “garis kuning” dengan komitmen penarikan penuh ke batas Gaza pada tahap berikutnya.
Namun, menurut Hamdan, implementasi tahap awal itu terhambat oleh Israel. Ia menuduh Israel menghalangi masuknya bantuan medis, memperlambat rehabilitasi rumah sakit dan fasilitas publik, serta menolak masuknya komite administratif yang telah disepakati secara internasional.
Ia juga mengkritik keputusan memasukkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke dalam Dewan Perdamaian Internasional. Hamdan menyebut langkah itu sebagai “ironi zaman”, dengan merujuk pada dakwaan di Mahkamah Pidana Internasional terhadap Netanyahu atas tuduhan kejahatan serius, termasuk genosida.
“Tanpa senjata, kami dibantai”
Menjawab kritik bahwa dua tahun agresi belum mengubah peta kekuatan secara signifikan, Hamdan merujuk tragedi Sabra dan Shatila sebagai contoh konsekuensi ketika rakyat Palestina dilucuti dari kemampuan mempertahankan diri. Ia menyatakan perlawanan merupakan “jaminan terakhir” untuk menjaga nyawa dan tanah.
Hamdan menolak anggapan bahwa senjata tidak lagi relevan setelah kerugian besar yang dialami Gaza. Menurutnya, yang dipertaruhkan bukan semata keseimbangan militer, melainkan eksistensi politik rakyat Palestina.
Terkait dinamika Amerika Serikat dan Israel dalam isu poros perlawanan serta Iran, Hamdan menuding Israel sebagai sumber instabilitas kawasan. Ia menilai Israel mendorong Washington untuk memperluas konflik dan memperkuat dominasi di sejumlah negara Arab. “Akar persoalan tetap pendudukan. Selama itu tidak diakhiri, kawasan tidak akan stabil,” ujarnya.
Koordinasi dengan mediator
Hamdan menyebut mobilitas Hamas antara Doha, Kairo, dan Ankara sebagai bagian dari koordinasi dengan mediator untuk memastikan implementasi kesepakatan dan menjaga stabilitas internal Palestina. Ia menuding Israel berupaya menghambat peran Otoritas Palestina maupun faksi-faksi lain agar tetap memegang kendali penuh atas wilayah pendudukan.
Sementara terkait wacana penerbitan konstitusi Palestina melalui keputusan Presiden Mahmoud Abbas, Hamdan menyatakan Hamas akan mengeluarkan sikap resmi setelah menelaah draf tersebut. Ia menekankan persoalan mendasarnya bukan sekadar konsultasi dengan Hamas, melainkan legitimasi proses politik dan komitmen terhadap sistem yang menjamin sirkulasi kekuasaan secara demokratis, setara, dan transparan.
Secara keseluruhan, pernyataan Hamdan menampilkan dua pesan utama: Hamas membuka ruang bagi kehadiran internasional yang terbatas dan netral di perbatasan Gaza, namun menutup opsi pelucutan senjata sebelum pendudukan berakhir.
