Kelompok Hamas merespons rencana Indonesia mengirim 8.000 prajurit TNI ke Jalur Gaza di bawah bendera Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Forces/ISF). Meski Indonesia dikenal mendukung kemerdekaan Palestina, Hamas menyatakan penolakan terhadap kehadiran pasukan asing di wilayah Gaza.
Pemimpin senior Hamas, Osama Hamdan, mengatakan warga Palestina tidak membutuhkan pasukan dari luar untuk mengatur urusan domestik mereka. Dalam wawancara dengan Aljazeera Mubasher pada Rabu (11/2/2026), Hamdan mengingatkan agar dunia tidak mengirim pasukan yang berpotensi berbenturan dengan rakyat Palestina.
Ia menyatakan kekhawatiran bahwa pasukan internasional dapat berubah menjadi “wajah baru” yang melemahkan kehendak rakyat Gaza, alih-alih menghadapi pendudukan Israel. “Hal terakhir yang seharusnya dipikirkan dunia adalah mengirim pasukan yang bertindak sebagai pengganti pendudukan (Israel). Sesuatu seperti itu tidak akan pernah diterima oleh rakyat Palestina,” kata Hamdan.
Meski demikian, Hamdan menyebut Hamas tidak menutup pintu sepenuhnya terhadap bantuan internasional. Ia menekankan bahwa jika PBB atau komunitas internasional ingin mengirim pasukan, mandatnya harus jelas dan penempatannya tidak berada di dalam kota atau untuk mengawasi warga Gaza, melainkan di perbatasan.
Menurut Hamdan, tugas utama pasukan tersebut seharusnya menjadi penghalang agar Israel tidak kembali melakukan infiltrasi, penembakan, atau pendudukan ulang di wilayah Gaza. “Jika pasukan itu datang dengan dasar dan mandat seperti itu, maka hal tersebut dapat diterima,” ujarnya.
Hamdan juga menyebut telah ada komunikasi dengan negara-negara yang berencana mengirim pasukan, termasuk Indonesia. Ia mengatakan pemerintah Indonesia telah memberikan jaminan bahwa prajurit TNI tidak akan menjadi alat untuk menjalankan agenda Israel terhadap rakyat Palestina. “Anda mendengar ini secara eksplisit dari pemerintah Indonesia: mereka tidak akan menjadi pihak atau pelaksana agenda Israel apa pun di Jalur Gaza,” kata Hamdan.
Pernyataan itu menegaskan posisi Hamas yang menolak kehadiran pasukan asing di Gaza jika perannya dipandang menggantikan pendudukan, namun membuka kemungkinan penerimaan apabila mandatnya terbatas pada pengamanan perbatasan untuk mencegah tindakan militer Israel kembali terjadi.
