Hari ketiga Pertemuan Tahunan PAIR 2026 di Makassar menghadirkan tiga Policy Forum bertajuk Science to Policy Pathway yang menempatkan riset sebagai dasar penyusunan kebijakan publik yang lebih efektif. Kegiatan ini digelar di UNHAS Hotel and Convention, Rabu (22/7/2026).
Forum mempertemukan peneliti, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan dalam ruang kolaborasi. Berbeda dengan seminar ilmiah pada umumnya, setiap sesi dirancang sebagai forum dialog: peneliti mempresentasikan policy brief, lalu para pemangku kepentingan memberi masukan untuk mempertajam rekomendasi kebijakan.
Pendekatan science to policy diarahkan agar hasil penelitian tidak berhenti sebagai publikasi akademik, melainkan dapat berkembang menjadi solusi berbasis bukti yang relevan bagi pengambil keputusan di berbagai tingkatan. Forum ini juga menjadi momentum menyelaraskan agenda penelitian tahun kedua dengan kebutuhan pembangunan yang terus berkembang, sehingga riset dinilai mampu menjawab tantangan nyata di lapangan.
Penyelenggara menargetkan tiga luaran utama dari rangkaian forum tersebut, yakni penyempurnaan policy brief, penetapan prioritas riset tahun kedua, serta penguatan keterhubungan antara penelitian dan kebutuhan kebijakan publik.
Policy Forum pertama mengangkat tema Circular Economy Solutions in the Seaweed Sector, dengan fokus memperkuat industri rumput laut berkelanjutan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Topik diskusi meliputi pengembangan bibit unggul, pemanfaatan biomassa rumput laut, pengurangan limbah plastik, harmonisasi kebijakan, hingga pemanfaatan data geospasial untuk tata kelola budidaya. Diskusi ini melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, asosiasi pelaku usaha, industri, organisasi masyarakat, serta akademisi di sektor kelautan.
Forum kedua bertema Net Zero Energy Transition on Healthcare Facilities yang membahas transformasi fasilitas kesehatan menuju sistem pelayanan rendah emisi di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Peserta mendiskusikan infrastruktur kesehatan yang tangguh terhadap iklim, pembiayaan hijau, pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular, hingga pelibatan masyarakat dalam transisi energi. Melalui forum ini, pemerintah, rumah sakit, puskesmas, dunia usaha, dan lembaga internasional merumuskan strategi menuju layanan kesehatan yang lebih berkelanjutan.
Sementara itu, Policy Forum ketiga bertema Climate Change and Health yang mengulas dampak perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari penguatan sistem kesehatan, perlindungan sosial adaptif, kebijakan kesehatan berbasis iklim, hingga peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam menghadapi krisis iklim. Forum ini menghadirkan kementerian, pemerintah daerah, rumah sakit, badan penanggulangan bencana, organisasi disabilitas, serta kelompok riset perubahan iklim untuk memperkaya perspektif kebijakan.
Seluruh forum menggunakan model diskusi berbasis proyek yang memungkinkan peneliti dan pengguna hasil riset berdialog langsung dalam suasana kolaboratif dan partisipatif. Pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang lebih realistis, mudah diimplementasikan, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah berdasarkan bukti ilmiah.
Selain membahas substansi kebijakan, rangkaian kegiatan ini juga menjadi ruang untuk membangun jejaring antara perguruan tinggi, pemerintah, industri, dan organisasi masyarakat. Melalui semangat Science to Policy Pathway, Universitas Hasanuddin bersama para mitra menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar ilmu pengetahuan tidak berhenti di ruang akademik, melainkan dapat menjadi penggerak pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak.
