Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus menegaskan kepergian Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dari ruang rapat paripurna bukan persoalan yang perlu dipolemikkan. Menurut Erni, gubernur meninggalkan sidang karena memiliki agenda lain, sementara pembahasan masih dapat dijadwalkan kembali sesuai mekanisme yang berlaku.

Pernyataan itu disampaikan Erni usai rapat paripurna DPRD Sumut pada Selasa (21/7/2026). Ia meminta publik tidak mengaitkan kepergian Bobby dengan dinamika yang terjadi selama persidangan.

“Jangan dibesar-besarkan, karena kita masih ada waktu lagi untuk mengagendakan sidang paripurna. Soalnya, 30 hari setelah dari LHP BPK,” ujar Erni.

Meski demikian, Erni tidak menampik rapat sempat diwarnai hujan interupsi dari sejumlah anggota dewan sebelum Bobby meninggalkan ruang sidang. Interupsi tersebut muncul saat sejumlah anggota mempertanyakan kuorum kehadiran peserta sidang.

Erni menjelaskan, saat itu ia sedang membacakan daftar kehadiran anggota DPRD berdasarkan data yang diterima. Ia menyebut Fraksi Golkar tercatat dihadiri 20 dari 22 anggota, sedangkan Fraksi PDI Perjuangan sebanyak sembilan anggota sesuai daftar tanda tangan yang masuk sebelum rapat dimulai.

“Tadi sempat saya bacakan Fraksi Golkar hadir 20 dari 22 anggota fraksi. PDIP sembilan yang hadir sesuai tanda tangan di awal paripurna,” ungkapnya.

Namun pembacaan daftar kehadiran tersebut tidak sempat diselesaikan. Sejumlah anggota DPRD kemudian mengajukan interupsi dan meminta pimpinan sidang memastikan kembali jumlah anggota yang hadir berdasarkan daftar absensi yang telah ditandatangani.

Di ruang sidang, suasana rapat sempat memanas akibat silang pendapat mengenai terpenuhi atau tidaknya kuorum. Di tengah berlangsungnya interupsi, Gubernur Bobby Afif Nasution meninggalkan ruang rapat.

Kepergian gubernur turut diikuti Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang sebelumnya mengikuti jalannya sidang.

Tak lama setelah rombongan pemerintah provinsi keluar dari ruangan, Erni memutuskan menskors sekaligus menutup rapat paripurna. Ia menyampaikan kelanjutan pembahasan akan dijadwalkan kembali berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sumut.

Dengan penundaan tersebut, agenda paripurna belum dapat dilanjutkan pada hari itu. DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menentukan kembali jadwal pembahasan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.