Anggota DPR RI Kombes Pol (Purn) Dr Maruli Siahaan SH MH menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar Selasa (21/7/2026) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat paripurna tersebut membahas sejumlah agenda strategis yang terkait pembentukan undang-undang, kerja sama internasional, penguatan kelembagaan negara, hingga penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026.
Pada agenda pertama, DPR RI menggelar Pembicaraan Tingkat II sekaligus pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia. Pembahasan ini disebut sebagai bagian dari upaya membangun kerangka hukum untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat kegiatan keuangan internasional sekaligus memperkuat iklim investasi nasional.
Agenda berikutnya mencakup Pembicaraan Tingkat II dan pengambilan keputusan atas RUU pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia di bidang kerja sama pertahanan, serta RUU pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Turki mengenai kerja sama di bidang pertahanan.
Selanjutnya, DPR RI mendengarkan laporan Komisi I DPR RI terkait hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2026–2029 yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Paripurna juga membahas laporan Komisi I mengenai penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) dari luar negeri sebelum diputuskan dalam rapat.
DPR RI turut mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Satu Data Indonesia yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI. Setelah pandangan seluruh fraksi disampaikan, rapat menyetujui rancangan tersebut menjadi RUU usul DPR RI.
Agenda selanjutnya membahas pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang merupakan usul inisiatif Komisi V DPR RI. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk menetapkannya sebagai RUU usul DPR RI.
Menutup rangkaian sidang, Ketua DPR RI menyampaikan pidato penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Pimpinan DPR RI menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dewan, pemerintah, dan pihak terkait atas kontribusi dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan selama masa persidangan.
Dalam keterangan yang disampaikan, kehadiran Maruli Siahaan disebut sebagai bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional anggota DPR RI dalam mengawal proses legislasi nasional, memperkuat kerja sama internasional, serta memastikan kebijakan yang dihasilkan DPR RI bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.
Legislator dari daerah pemilihan Sumut I itu menilai agenda yang dibahas mencerminkan komitmen DPR RI memperkuat sistem hukum nasional, meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global, memperkokoh sektor pertahanan, serta mempercepat reformasi tata kelola pemerintahan melalui regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan berakhirnya Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, DPR RI diharapkan terus meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan, memperkuat sinergi dengan pemerintah, dan memastikan setiap produk legislasi mampu menjawab tantangan pembangunan nasional serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
