Pemerintah baru-baru ini mengumumkan rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional menuju kemandirian energi. Program tersebut juga diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong pengembangan energi bersih di tingkat ASEAN.

Presiden Prabowo menargetkan program PLTS 100 GW dapat diselesaikan sebelum 2029. Menanggapi target tersebut, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya kapasitas yang dibidik, tetapi juga oleh kesiapan fondasi implementasi agar berjalan cepat, terukur, dan dapat direplikasi.

Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa mengatakan, pada periode awal atau take-off period, pemerintah perlu memprioritaskan program-program yang dapat menghasilkan capaian cepat. Menurutnya, langkah awal ini penting untuk langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, membuka investasi, memperluas akses listrik bersih bagi masyarakat, serta membangun optimisme bahwa program ambisius tersebut dapat dijalankan.

“Pada periode awal atau take-off period, selain membangun tata kelola dan perencanaan, pemerintah perlu memprioritaskan program-program quick wins yang dapat langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, membuka investasi, serta meningkatkan akses listrik bersih bagi masyarakat, dan membangun optimisme bahwa Indonesia dapat melaksanakan program yang ambisius ini,” ujar Fabby dalam diskusi media di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

IESR mengidentifikasi tiga agenda prioritas yang dinilai perlu menjadi fokus awal implementasi PLTS 100 GW. Pertama, percepatan program dedieselisasi. Kedua, akselerasi pengembangan PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS). Ketiga, pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).