Pemerintah Inggris menegaskan komitmennya untuk mendukung peran perempuan dalam menciptakan perdamaian. Inggris menilai perempuan harus dilibatkan secara aktif dalam setiap proses perdamaian.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik Seema Malhotra dalam acara Public Discussion on Women, Peace and Security after 25 Years di Wisma Habibie & Ainun, Jakarta, Rabu (25/2/2026). Diskusi terbuka yang digelar secara hybrid tersebut merupakan bagian dari perayaan lima tahun Kemitraan Dialog Inggris dan ASEAN.
“Peran perempuan sangat penting. Mereka menciptakan perdamaian yang stabil dan fokus memajukan komunitas mereka,” kata Malhotra.
Malhotra menekankan tidak boleh ada kemunduran dalam pemenuhan hak-hak perempuan, termasuk dalam akses pendidikan, suara politik, dan keterlibatan di ruang sipil. Ia juga menyebut Inggris telah menunjukkan kepemimpinan selama 25 tahun terakhir dalam memastikan peran perempuan masuk dalam agenda perdamaian dan keamanan.
Dalam kesempatan itu, Malhotra merujuk pada peran Inggris dalam lahirnya Resolusi 1325 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2000 tentang agenda Women, Peace and Security (WPS). Menurutnya, keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait keamanan dan penyelesaian konflik terbukti menghasilkan perdamaian yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Inggris juga mengapresiasi peran sentral ASEAN dalam arsitektur kawasan, termasuk dalam mendorong pemberdayaan perempuan di berbagai sektor. Malhotra menyampaikan Inggris dan ASEAN turut mempromosikan integrasi ekonomi, serta menyempurnakan standar dan regulasi untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
Selain itu, kedua pihak memperkuat kerja sama dalam transisi energi bersih, pendidikan—khususnya STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)—serta pendekatan kesehatan holistik guna meningkatkan respons terhadap krisis.
Malhotra menyatakan Inggris telah melatih lebih dari 4.000 pemangku kepentingan di seluruh ASEAN, dengan lebih dari 400 di antaranya merupakan aktor negara. Inggris juga mengembangkan ASEAN WPS Knowledge Hub, sebuah platform pengetahuan tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan yang telah dimanfaatkan lebih dari 3.500 pengguna untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti.
“Kami telah membantu enam negara ASEAN mengadopsi dan memperbarui rencana aksi nasional. Termasuk Vietnam dan Malaysia, serta melanjutkan kerja sama dengan Indonesia pada fase kedua,” ujar Malhotra.
Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengatakan agenda WPS menjadi salah satu program kunci dalam hubungan ASEAN–Inggris sejak terbentuknya Kemitraan Dialog. “Dalam lima tahun terakhir, kita telah membangun fondasi kerja sama tidak hanya di bidang ekonomi, iklim, kesehatan dan pendidikan. Tapi juga dalam mem-promosikan kesetaraan gender serta meningkatkan peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Politik-Keamanan Dato’ Astanah Abdul Aziz menyatakan ASEAN berkomitmen menjadikan agenda WPS sebagai prioritas strategis di tengah dinamika keamanan kawasan yang semakin kompleks. Ia menegaskan pengintegrasian perspektif gender ke dalam tiga pilar komunitas ASEAN penting untuk meningkatkan ketahanan, mendorong pembangunan inklusif, dan memperkuat sentralitas ASEAN.
