Keamanan siber kian menempati posisi penting dalam dinamika geopolitik seiring meningkatnya integrasi digital di berbagai negara. Bagi negara-negara BRICS yang tengah mengalami pertumbuhan ekonomi dan percepatan adopsi teknologi, isu ini dinilai semakin mendesak dan diperkirakan menjadi salah satu agenda utama menjelang KTT BRICS 2026 di India.
Ancaman siber disebut tidak lagi terbatas pada pembajakan akun media sosial. Serangan kini semakin sering menyasar infrastruktur vital, mulai dari jaringan listrik, sistem perbankan, hingga fasilitas kesehatan. Dampaknya bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga berpotensi melumpuhkan layanan publik dan mengganggu stabilitas nasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, metode serangan siber berkembang pesat. Pelaku kejahatan siber dilaporkan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk melancarkan serangan yang lebih terarah dan sulit dideteksi. Teknologi seperti jaringan saraf tiruan memungkinkan analisis celah keamanan dalam skala besar, pembuatan serangan phishing yang lebih personal, serta pengembangan varian malware baru secara otomatis.
Negara-negara anggota BRICS—Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan—disebut menghadapi gelombang serangan yang terus meningkat dengan modus operandi yang semakin canggih. Kondisi ini mendorong kebutuhan untuk memperkuat koordinasi lintas negara dalam menghadapi ancaman yang sifatnya transnasional.
Seiring kesadaran bahwa ancaman siber sulit ditangani secara individual, wacana pembentukan aliansi keamanan siber BRICS mengemuka. Gagasan ini diarahkan untuk memfasilitasi pertukaran informasi intelijen terkait ancaman terbaru, mengembangkan standar keamanan bersama, serta mempercepat respons kolektif saat terjadi insiden siber. Usulan lain yang turut didorong mencakup pembentukan pusat respons insiden dan pelaksanaan latihan bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
Meski demikian, upaya membangun sistem keamanan siber terpadu di antara anggota BRICS dinilai tidak mudah. Perbedaan regulasi, kapasitas teknologi, dan kepentingan politik menjadi tantangan tersendiri. Penyusunan kerangka hukum yang dapat dioperasikan bersama di tengah keragaman sistem hukum nasional juga disebut sebagai pekerjaan rumah besar.
Forum KTT BRICS 2026 di India diharapkan dapat menghasilkan peta jalan yang lebih konkret. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyatakan prioritas India yang mencakup keamanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta kecerdasan buatan merupakan agenda yang relevan dengan tantangan saat ini dan akan didukung aktif oleh Rusia. Jika kerja sama tersebut terwujud, BRICS dinilai tidak hanya memperkuat perlindungan kepentingan nasional masing-masing anggota, tetapi juga berpotensi menawarkan model tata kelola keamanan siber yang lebih inklusif bagi negara-negara berkembang.
