Musik kerap menjadi elemen penting dalam bisnis jasa. Lagu yang diputar di kafe dapat membangun suasana, daftar putar di pusat kebugaran membantu meningkatkan motivasi, sementara musik di pusat perbelanjaan memperkuat pengalaman pelanggan. Namun, pemanfaatan musik untuk kepentingan komersial juga membawa kewajiban membayar royalti dan hak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual.
Secara prinsip, kewajiban hukum tersebut dinilai jelas. Persoalan yang banyak dikeluhkan pelaku usaha muncul pada tahap pelaksanaan. Sejumlah pemilik kafe, restoran, hotel, tempat karaoke, hingga pusat kebugaran melaporkan menerima surat pengantar, pemberitahuan, atau permintaan kontrak dari berbagai organisasi yang menagih biaya hak cipta musik. Dalam beberapa kasus, bisnis yang sudah membayar kepada satu organisasi tetap menerima permintaan pembayaran dari entitas lain.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan di kalangan pelaku usaha: apakah pembayaran kepada satu pihak berarti kewajiban sudah terpenuhi, apakah penolakan terhadap permintaan pihak lain dapat dianggap melanggar hukum, serta apakah ada risiko pembayaran ganda atau lebih. Kebingungan ini berkaitan dengan karakteristik hak kekayaan intelektual di industri musik, karena eksploitasi komersial sebuah lagu tidak hanya menyangkut hak penulis, tetapi juga hak penyanyi dan produser rekaman. Masing-masing kelompok pemegang hak dapat memberikan kewenangan kepada organisasi atau entitas perwakilan kolektif yang berbeda untuk mengelola lisensi dan memungut biaya.
Dalam praktiknya, rekaman yang diputar di sebuah kedai kopi dapat melibatkan hak cipta komposer, hak penyanyi, dan hak produser rekaman secara bersamaan. Jika para pemegang hak tersebut tidak memberi otorisasi kepada entitas yang sama, pengguna musik berpotensi harus berurusan dengan lebih dari satu pihak.
Dari sisi pengguna, situasi ini meningkatkan biaya transaksi, menyita waktu untuk mencocokkan dokumen, dan menimbulkan kekhawatiran tentang pungutan ganda maupun kewajiban yang terlewat. Banyak bisnis juga mengaku kesulitan memverifikasi legalitas permintaan pembayaran: karya apa yang diizinkan, penulis mana yang diwakili, serta apakah rekaman yang diputar berada dalam pengelolaan organisasi yang menagih.
Masalah verifikasi dinilai makin sulit karena ketiadaan basis data yang tersedia untuk umum. Bagi sebagian besar usaha kecil dan usaha rumahan, melakukan pengecekan mandiri dianggap hampir tidak mungkin. Terlebih, banyak kafe, restoran, dan pusat kebugaran tidak memilih lagu satu per satu, melainkan menggunakan daftar putar dari platform digital atau layanan streaming musik komersial. Mereka umumnya tidak memiliki keahlian untuk mengetahui organisasi mana yang mengelola hak atas setiap rekaman, sehingga kebutuhan utama mereka adalah mekanisme yang sederhana, transparan, dan mudah diterapkan.
Kurangnya transparansi juga berdampak pada pemegang hak. Ketika pengguna ragu mengenai ruang lingkup otorisasi atau cara perhitungan biaya, negosiasi dapat berlarut-larut, memicu perselisihan, dan menurunkan efektivitas pemanfaatan kekayaan intelektual. Dalam konteks ini, nilai hak cipta dinilai akan optimal apabila pencipta dan pengguna sama-sama merasa hak serta kewajibannya terlindungi secara adil.
Menanggapi kekhawatiran publik, dalam konferensi pers triwulanan reguler kuartal II tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata di Hanoi, Wakil Kepala Departemen Manajemen dan Kerja Sama Internasional tentang Hak Cipta dan Hak Terkait, Kantor Hak Cipta, Pham Thanh Tung, menegaskan bahwa Pasal 26 dan 33 Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual sejak 2005 telah menetapkan kewajiban organisasi dan individu yang mengeksploitasi karya, rekaman suara, dan rekaman video dalam kegiatan bisnis untuk membayar royalti kepada penulis, produser rekaman suara dan video, serta para penampil. Menurutnya, kesulitan utama selama pelaksanaan berada pada tahap penyepakatan besaran royalti.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Keputusan No. 17/2023/ND-CP menerbitkan Lampiran No. 2 yang menetapkan tarif royalti sebagai dasar penerapan apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan. Terkait organisasi yang diberi wewenang oleh pemilik hak cipta untuk memungut royalti namun bukan organisasi manajemen kolektif, Tung menyatakan Keputusan No. 134 mewajibkan pihak tersebut untuk mengungkapkan secara publik daftar karya yang diizinkan pada situs web mereka.
Di saat yang sama, organisasi dan individu pengguna karya juga dinyatakan memiliki tanggung jawab untuk memahami ketentuan hukum, memverifikasi daftar karya dan durasi penggunaan, serta memberikan informasi kepada unit pengumpul biaya sebagai dasar negosiasi tarif royalti.
Adapun soal situasi ketika sebuah bisnis harus berurusan dengan banyak entitas penagih royalti, Tung menyebut ketentuan yang berlaku saat ini telah memuat mekanisme solusi. Keputusan No. 134 mendorong organisasi pengelola kolektif untuk bersepakat menunjuk satu organisasi perwakilan guna menangani pekerjaan dan pemungutan royalti. Namun, karena hubungan ini bersifat perdata, lembaga pengelola negara disebut tidak dapat memaksa para pihak untuk menyepakati penunjukan tersebut.
Ia menekankan, lembaga pengumpul hak cipta perlu mengungkapkan secara penuh daftar karya, pemilik hak cipta yang memberi kuasa, serta ruang lingkup perwakilan saat berinteraksi dengan bisnis. Persyaratan ini dipandang penting agar pengguna dapat memverifikasi dan menentukan kewajiban mereka.
Tung juga menyatakan, peraturan yang berlaku saat ini telah memuat sanksi terhadap organisasi pengelola hak kolektif atau organisasi yang berwenang apabila melakukan pemungutan tidak semestinya, melampaui ruang lingkup kewenangan, atau tidak memenuhi kewajiban transparansi dan keterbukaan sebagaimana diatur dalam ketentuan sanksi administratif di bidang hak cipta dan hak terkait.
Di tengah berbagai keluhan, salah satu rekomendasi yang mendapat perhatian komunitas bisnis adalah pengembangan sistem pencarian daring atau penerbitan akun unik agar pengguna dapat memeriksa karya, pemilik hak, dan perwakilan, sekaligus melakukan pembayaran elektronik. Perwakilan Kantor Hak Cipta menyebut, untuk mengatasi persoalan banyaknya titik pengumpulan secara mendasar, diperlukan pembentukan basis data bersama mengenai hak cipta dan hak terkait.
Saat ini, Kantor Hak Cipta mendorong Pusat Perlindungan Hak Cipta Musik Vietnam, Asosiasi Industri Rekaman Vietnam, dan Asosiasi Perlindungan Hak Seniman Pertunjukan untuk berkolaborasi membangun basis data bersama tentang hak cipta dan hak terkait di bidang musik. Harapannya, ketika katalog karya dipublikasikan, ruang lingkup otorisasi didefinisikan dengan jelas, basis data saling terhubung, dan titik pengumpulan disatukan, pengguna tidak lagi harus menavigasi banyaknya unit penagih. Pada saat yang sama, hak penulis, seniman pertunjukan, dan produser dinilai dapat terlindungi lebih menyeluruh.
