Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga)/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) tanpa stunting perlu menjadi agenda utama nasional dalam upaya memperkuat kualitas SDM Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Budi saat menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR pada Rabu (20/5) mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027. Menurut Budi, pencapaian visi Indonesia Maju 2045 memerlukan langkah yang melampaui target pertumbuhan ekonomi semata.
Ia menilai, prioritas pertama adalah menjaga kualitas SDM dengan memastikan tidak terjadi stunting, sekaligus mendorong reformasi pendidikan dan keterampilan sebagai agenda nasional. Dalam konteks ini, Budi menambahkan bahwa distribusi MBG perlu dipertajam agar menjangkau kelompok sasaran utama, yakni ibu hamil dan menyusui yang berisiko stunting.
Budi juga menekankan perlunya pergeseran fokus dari sekadar peningkatan angka partisipasi sekolah menuju peningkatan kualitas SDM. Ia menyebut bidang pendidikan matematika, sains, engineering (rekayasa), akal imitasi (AI), serta vokasi industri sebagai prioritas.
Prioritas kedua, lanjut Budi, adalah reformasi birokrasi yang dilakukan secara serius dan berbasis meritokrasi. Ia menyebut beberapa langkah yang perlu dijalankan secara agresif, antara lain digitalisasi pengadaan pemerintah, integrasi data fiskal nasional, evaluasi aparatur sipil negara (ASN) berbasis kinerja, serta deregulasi perizinan. Menurutnya, tanpa birokrasi yang efisien, industrialisasi berisiko memunculkan kebocoran anggaran dan rente baru.
Ketiga, Budi menyatakan hilirisasi perlu “naik kelas”. Ia menilai Indonesia tidak cukup hanya membangun smelter, melainkan juga perlu masuk ke rantai nilai yang lebih tinggi, seperti industri baterai, kendaraan listrik, petrokimia, material maju, hingga industri komponen teknologi.
Keempat, ia mendorong peningkatan investasi riset dan pengembangan secara signifikan. Budi menyebut negara-negara maju rata-rata mengalokasikan lebih dari 2 persen pendapatan domestik bruto (PDB) untuk riset, sementara Indonesia masih perlu mengejar agar dapat menyamai angka tersebut. Menurutnya, tanpa inovasi dan teknologi domestik, ketergantungan pada teknologi asing akan terus berlanjut.
Kelima, Budi menekankan pembangunan infrastruktur perlu diarahkan untuk menurunkan biaya logistik nasional. Ia menilai sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan konektivitas yang efisien agar produktivitas ekonomi dapat meningkat secara merata.
