Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata membentuk tim inspeksi untuk memantau kepatuhan terhadap hukum hak cipta dan hak terkait pada berbagai bisnis, organisasi, serta individu. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan kampanye peningkatan kesadaran publik melalui sistem informasi lokal, surat kabar, dan media sosial, guna memperkuat pemahaman masyarakat dalam mengidentifikasi, memberantas, mencegah, dan menindak pelanggaran hak cipta.
Rangkaian kegiatan tersebut ditujukan untuk melaksanakan Arahan Perdana Menteri Nomor 38/CĐ-TTg yang menekankan penerapan solusi secara tegas dalam memerangi, mencegah, dan menangani tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual.
Dalam pelaksanaannya, Kantor Hak Cipta akan memimpin dan berkoordinasi dengan instansi serta unit terkait untuk menyelenggarakan tugas inspeksi. Kantor Hak Cipta juga akan menyarankan pimpinan kementerian menerbitkan keputusan pembentukan tim inspeksi guna memeriksa kepatuhan terhadap ketentuan hukum mengenai hak cipta program komputer di perusahaan, serta hak cipta film, musik, program televisi, dan permainan video daring.
Kantor Hak Cipta dijadwalkan menyerahkan laporan konsolidasi hasil pelaksanaan kepada pimpinan kementerian sebelum 30 Mei.
Sejumlah unit di lingkungan kementerian akan berkoordinasi erat sesuai fungsi dan bidang pengelolaannya, termasuk Departemen Penyiaran, Televisi dan Informasi Elektronik; Departemen Penerbitan, Percetakan dan Distribusi; Departemen Seni Pertunjukan; Departemen Sinema; Departemen Seni Rupa, Fotografi dan Pameran; Administrasi Pariwisata Nasional Vietnam; serta Departemen Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Koordinasi ini mencakup inspeksi, peninjauan, dan penanganan tegas atas dugaan pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang berkaitan dengan program komputer di perusahaan serta hak cipta film, musik, program televisi, dan permainan video di lingkungan daring.
Sementara itu, Departemen Pers—bersama unit terkait—akan memimpin pelaksanaan panduan bagi media dan lembaga pers untuk memperkuat informasi dan sosialisasi. Upaya ini ditujukan agar masyarakat, dunia usaha, dan komunitas lebih mampu mengenali serta mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual, sekaligus mendukung penerapan aturan hukum secara lebih ketat dan meningkatkan efektivitas penegakan hak kekayaan intelektual.
Kementerian menegaskan inspeksi harus dilakukan sesuai hukum, objektif, terbuka, dan transparan, serta tidak mengganggu operasional normal bisnis, organisasi, maupun individu yang diperiksa. Ruang lingkup pemeriksaan juga diminta fokus dan tepat sasaran, dengan perhatian pada area serta jenis pelanggaran yang berisiko tinggi di lingkungan digital. Selain itu, koordinasi antarlembaga selama inspeksi dan penanganan pelanggaran harus dipastikan berjalan erat.
