Kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) belakangan dinilai menambah ketidakpastian global, antara lain melalui komitmen yang tidak konsisten terhadap multilateralisme, keterlibatan selektif dalam konflik internasional, serta langkah diplomatik sepihak. Situasi ini disebut berpotensi memengaruhi agenda iklim dan transisi energi, termasuk di Asia Tenggara dan Indonesia.
Salah satu sorotan adalah keputusan AS menarik diri dari sejumlah organisasi internasional yang terkait iklim dan energi, seperti UNFCCC, IPCC, dan IRENA. Langkah tersebut disebut menjadi bagian dari pengunduran diri yang lebih luas dari 66 organisasi dan perjanjian internasional yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan AS. Sejumlah kritik menilai tindakan itu dapat merusak kerja sama iklim global serta melemahkan kerangka internasional yang selama ini memfasilitasi kolaborasi dan pembiayaan energi bersih.
Perkembangan lain yang turut memperkuat persepsi pendekatan AS yang asertif dan sulit diprediksi terjadi pada awal 2026, ketika intervensi militer AS di Venezuela—termasuk penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan upaya untuk menguasai sumber daya minyak negara tersebut—memicu respons diplomatik dari negara-negara Asia Tenggara. Secara kolektif, dinamika ini dipandang membawa implikasi terhadap norma internasional, stabilitas regional, serta diskursus kebijakan mengenai transisi energi dan agenda iklim.
Bagi Asia Tenggara, guncangan geopolitik tersebut dinilai signifikan karena kawasan ini dikenal sebagai salah satu wilayah paling rentan terhadap perubahan iklim. Di tengah lonjakan permintaan energi dan upaya menggeser pembangunan ke arah rendah karbon, Asia Tenggara masih bergantung pada institusi multilateral yang stabil, baik untuk pendanaan iklim, bantuan teknis, maupun kerangka kebijakan terkoordinasi guna mendukung transisi energi dan adaptasi.
Mundurnya AS dari kepemimpinan iklim global dikhawatirkan dapat melemahkan struktur pendukung tersebut, terutama ketika Asia Tenggara menghadapi dampak iklim yang meningkat, pertumbuhan permintaan energi, dan ruang fiskal yang terbatas. Kondisi ini berpotensi menyulitkan upaya kawasan dalam mengejar transisi energi yang tepat waktu, terjangkau, dan berkeadilan.
Di Indonesia, tantangan itu disebut terasa nyata. Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan salah satu aktor penting di Global South, Indonesia perlu menavigasi risiko geopolitik bersamaan dengan prioritas pembangunan nasional dan agenda transisi energi. Dalam konteks itu, Indonesia disebut mengadopsi strategi kemitraan yang terdiversifikasi dan diplomasi pragmatis untuk mempertahankan tradisi kebijakan luar negeri bebas aktif, sambil tetap terlibat dengan beragam aktor global.
Dengan posisi kepemimpinan di tingkat regional maupun internasional, Indonesia dipandang menjadi salah satu pemangku kepentingan utama dalam mendorong jalur transisi energi yang inklusif dan setara di tengah ketidakpastian geopolitik.
Untuk membahas isu tersebut, Institute for Essential Services Reforms (IESR) berencana menyelenggarakan webinar bertajuk “Dinamika Geopolitik dan Dampaknya terhadap Agenda Transisi Energi di Kawasan Asia Tenggara dan Indonesia”. Webinar ini ditujukan untuk mengkaji bagaimana lanskap geopolitik terkini dan kebijakan luar negeri AS yang dinilai tidak terprediksi memengaruhi perubahan geopolitik, serta menilai implikasinya bagi ASEAN dan Indonesia, dengan fokus pada transisi energi, stabilitas regional, dan kepemimpinan Global South.
