SAMPIT — Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti rentetan peristiwa kekerasan yang dinilai kian mengkhawatirkan, di tengah gencarnya agenda pembangunan daerah seperti program ketahanan pangan, penanaman jagung, hingga pendirian Dapur Gizi untuk menekan angka stunting.
Anggota Komisi I DPRD Kotim, Edy Mashamy, menyatakan keprihatinannya karena berbagai kasus kriminalitas disebut seolah tenggelam di balik narasi keberhasilan pembangunan. Ia menilai, persoalan sosial yang memicu kekerasan tidak bisa diselesaikan hanya dengan program pemenuhan gizi atau peningkatan produksi pangan.
“Kejadian demi kejadian kriminalitas ini seolah teredam oleh hiruk-pikuk agenda formal. Darah yang tumpah di tanah Kotim menjadi saksi bahwa ada masalah sosial yang lebih dalam mungkin masalah ekonomi, degradasi moral, atau konflik horizontal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan sekedar memberikan asupan gizi atau menanam komoditas pangan,” kata Edy, Sabtu, 28 Februari 2026.
Menurut Edy, kasus penganiayaan, narkoba, pencurian dengan kekerasan, hingga pembunuhan muncul silih berganti. Ia juga menyebut banyak kasus yang belum terungkap. Kondisi tersebut, kata dia, menciptakan kontras ketika upaya peningkatan gizi dan ketahanan pangan berjalan, sementara rasa aman masyarakat justru terganggu.
“Suasana mencekam ini menciptakan kontras yang menyakitkan. Sementara perut sedang diupayakan kenyang dan gizi sedang diperbaiki, nyawa manusia seolah menjadi begitu murah di lapangan,” ujarnya.
Edy menilai ada dua kemungkinan makna dari situasi tersebut. Pertama, masyarakat mulai apatis karena peristiwa serupa terlalu sering terjadi. Kedua, kasus-kasus kekerasan kurang mendapat perhatian publik karena tertutup oleh berita-berita pembangunan. Ia memperingatkan risiko normalisasi kekerasan apabila kondisi itu dibiarkan.
“Jika kekerasan dianggap sebagai hal biasa atau terjadi normalisasi kekerasan, maka tatanan sosial sedang dalam bahaya besar,” katanya.
Ia menekankan bahwa pembangunan manusia tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, melainkan juga rasa aman secara psikis dan sosial. Edy menilai tingginya kriminalitas menunjukkan adanya persoalan sosial yang belum tertangani, dan hal itu dapat berdampak pada produktivitas serta efektivitas program pembangunan.
“Pembangunan manusia juga soal rasa aman, baik secara psikis maupun sosial. Tingginya angka kriminalitas menunjukkan bahwa ada penyakit sosial yang belum tertangani. Jika masyarakat merasa tidak aman, produktivitas di sektor pertanian jagung maupun keberhasilan program gizi tidak akan maksimal. Tidak ada gunanya anak-anak tumbuh sehat secara fisik jika mereka tumbuh di lingkungan yang penuh kekerasan dan trauma,” tegasnya.
Politisi PAN itu juga menyoroti peran aparat penegak hukum. Ia meminta penanganan kasus tidak hanya bersifat reaktif, melainkan disertai langkah pencegahan seperti patroli keamanan, pemetaan wilayah rawan konflik, serta penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu.
“Penanganan kasus tidak boleh hanya bersifat reaktif, di mana setelah kejadian baru bertindak. Harus ada upaya preventif. Patroli keamanan, pemetaan konflik di wilayah rawan, serta penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu adalah tugas pokok yang tidak boleh kalah pamor dari kegiatan seremonial pembangunan,” ucapnya.
Edy menambahkan, aparat keamanan perlu hadir dalam keseharian masyarakat, tidak hanya saat kegiatan resmi. Di akhir pernyataannya, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Kotim dan aparat keamanan segera duduk bersama untuk merumuskan langkah konkret, dengan menekankan bahwa kesejahteraan dan keamanan harus berjalan beriringan.
“Kesejahteraan melalui program gizi dan pangan harus berjalan beriringan dengan keamanan. Saya tegaskan kembali, tidak ada gunanya anak-anak tumbuh sehat secara fisik jika mereka tumbuh di lingkungan yang penuh kekerasan dan trauma. Kotim butuh lebih dari sekadar pupuk dan vitamin melainkan keadilan, keamanan, dan kehadiran negara yang nyata dalam melindungi nyawa setiap warganya di setiap sudut kebun dan pemukiman,” pungkasnya.
Komisi I DPRD Kotim menyatakan akan terus mengawal isu keamanan sebagai prioritas yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan daerah.
