Tahap penyusunan agenda kebijakan pendidikan merupakan fase awal dalam siklus kebijakan publik. Pada tahap ini, berbagai persoalan pendidikan diidentifikasi, dipilih, lalu diangkat menjadi prioritas yang akan mendapat perhatian pembuat kebijakan, seperti pemerintah, lembaga pendidikan nasional, atau badan legislatif.
Tujuan utamanya adalah menentukan masalah pendidikan apa yang perlu ditangani dan alasan mengapa masalah tersebut layak menjadi perhatian. Proses ini tidak semata bertumpu pada data atau analisis teknis, tetapi juga dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, dan politik. Sejumlah isu—mulai dari kualitas guru, akses pendidikan di daerah terpencil, hingga kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri—dapat masuk dalam agenda setelah melewati proses seleksi dan penilaian.
Secara umum, penyusunan agenda kebijakan pendidikan mencakup beberapa tahapan. Pertama, identifikasi masalah, yakni pengumpulan data dan informasi mengenai persoalan pendidikan melalui riset, survei, laporan lapangan, atau masukan dari berbagai pihak. Kedua, penilaian prioritas, yaitu menilai masalah mana yang paling mendesak, berdampak luas, atau memiliki dukungan memadai untuk ditangani.
Tahap berikutnya adalah formulasi masalah, yaitu menyusun persoalan dalam bahasa dan kerangka yang dapat dipahami serta diterima oleh pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan. Setelah itu, pengangkatan sebagai agenda dilakukan dengan memastikan isu tersebut masuk ke daftar prioritas resmi untuk dibahas dan direncanakan tindakannya.
Dalam praktiknya, unsur politik kerap menentukan apakah suatu isu pendidikan dapat masuk ke agenda kebijakan. Salah satu faktor utama ialah dukungan politik. Masalah yang mendapat dukungan partai berkuasa, anggota parlemen, atau pemimpin negara cenderung lebih mudah diangkat. Contohnya, pendidikan gratis dapat menjadi prioritas apabila sejalan dengan visi program partai pemerintah.
Selain itu, peran pemangku kepentingan juga berpengaruh. Kelompok seperti serikat guru, asosiasi perguruan tinggi, atau organisasi masyarakat sipil dapat melakukan advokasi untuk mendorong isu tertentu masuk dalam agenda. Konteks politik nasional, seperti pemilihan umum, pergantian kepemimpinan, atau isu yang sedang ramai dibicarakan, turut memengaruhi pilihan masalah yang diangkat. Misalnya, pada masa pandemi, agenda pendidikan berfokus pada pembelajaran jarak jauh.
Pertimbangan alokasi anggaran juga memiliki dimensi politik karena setiap kebijakan memerlukan sumber daya yang harus disetujui pihak berwenang. Di sisi lain, nilai dan ideologi politik pembuat kebijakan—misalnya apakah pendidikan lebih ditekankan untuk pembangunan ekonomi atau pembentukan karakter bangsa—dapat memengaruhi jenis masalah yang diprioritaskan.
Dengan demikian, tahap penyusunan agenda bukan sekadar proses teknis menentukan daftar masalah pendidikan, melainkan juga arena yang dipengaruhi dinamika dukungan, kepentingan, konteks politik, serta arah nilai yang dianut para pengambil keputusan.
