Menteri Luar Negeri RI Sugiono menilai komitmen global terhadap perlucutan senjata kian melemah di tengah situasi geopolitik yang semakin tidak menentu. Ia menyebut agenda perlucutan senjata dunia tidak hanya stagnan, tetapi telah mengalami kemunduran.
Pernyataan itu disampaikan Sugiono dalam High-Level Segment Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa, Swiss, awal pekan ini. Dalam forum tersebut, ia menyoroti masih besarnya persenjataan nuklir di dunia.
“Lebih dari 12.000 hulu ledak masih ada. Program-program modernisasi sedang dipercepat. Arsenal-arsenal senjata sedang diperluas. Dan retorika nuklir menjadi semakin sering dan semakin mengkhawatirkan,” kata Sugiono.
Ia menuturkan, sejak berada di forum yang sama tahun lalu, kondisi global sebenarnya sudah rapuh. Namun, menurutnya, situasi kini memburuk, dengan dunia yang semakin terpolarisasi dan semakin berbahaya.
Sugiono menilai ketidakpastian geopolitik global memberi tekanan berat terhadap multilateralisme dan hukum internasional, sehingga meningkatkan risiko eskalasi. Ia menyebut banyak negara beralih ke “mode bertahan hidup”, sementara hukum internasional dan institusi multilateral menghadapi tekanan yang kian besar.
Selain itu, Sugiono menyoroti berakhirnya Perjanjian New START yang sebelumnya menjadi salah satu pilar pengendalian senjata nuklir dunia. Menurutnya, berakhirnya perjanjian tersebut menyebabkan tidak adanya kerangka yang mengikat dua negara pemilik senjata nuklir terbesar di dunia, sekaligus melemahkan arsitektur pengendalian senjata global dan memperbesar ketidakpastian strategis.
“Ini menandai momen yang meresahkan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, tidak ada batasan yang disepakati mengenai kekuatan nuklir strategis mereka,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi itu berdampak pada semua negara, terutama negara-negara yang memilih menahan diri dari nuklir. Sugiono menilai situasi tersebut mengurangi prediktabilitas, mengikis transparansi, serta meningkatkan risiko salah perhitungan dan perlombaan senjata baru.
Dalam pandangannya, perkembangan ini juga memperlihatkan ketidakseimbangan yang semakin nyata antara kewajiban nonproliferasi dan minimnya kemajuan perlucutan senjata. Negara-negara non-senjata nuklir, kata dia, terus didorong untuk menahan diri, sementara perlucutan senjata justru berjalan lambat.
