Pemerintah tengah mematangkan rencana pengiriman sekitar 8.000 prajurit TNI ke Palestina untuk bergabung dengan pasukan perdamaian di Gaza. Rencana ini disebut sebagai bagian dari komitmen dalam Board of Peace (BoP) guna membantu meredam konflik di Palestina.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti rencana tersebut dan mengingatkan adanya risiko besar jika pemerintah memutuskan mengirim pasukan ke Gaza. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menilai misi itu dapat menimbulkan risiko politik dan moral terhadap posisi Indonesia yang selama ini konsisten membela Palestina.
Menurut Sudarnoto, salah satu persoalan utama adalah belum adanya kejelasan mengenai kerangka misi perdamaian yang akan dijalankan, apakah berada di bawah mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) atau melalui jalur lain seperti International Stabilization Force (ISF). Ia menilai skema ISF berisiko besar.
“Sepanjang yang saya ketahui, ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL (Lebanon) atau UNDOF (Golan) yang jelas di bawah mandat DK PBB. Karena itu, Indonesia harus berhati-hati jika memang benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza,” kata Sudarnoto, Kamis (12/2/2026), seperti dikutip dari situs resmi MUI.
Ia juga mewanti-wanti agar Indonesia tidak terperangkap dalam agenda hegemonik Amerika Serikat dan Israel. “Jangan sampai terperangkap atau terjebak dengan agenda hegemonik Amerika dan Israel yaitu menundukkan Gaza atau Palestina,” ujarnya.
Sudarnoto menjelaskan, pengiriman tentara dalam kerangka ISF, menurutnya, biasanya berada di bawah kendali dan hegemoni negara-negara besar seperti Amerika Serikat, dengan fokus menciptakan stabilisasi wilayah pascakonflik. Ia mengingatkan agar misi semacam itu tidak membawa agenda tersembunyi yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan perdamaian jangka panjang.
Ia menilai ISF berfokus pada demiliterisasi Gaza, terutama pelucutan senjata Hamas, yang menurutnya bukan solusi berkeadilan bagi Palestina. “Hemat saya, ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Padahal yang selama ini Indonesia perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina dan menghapuskan penjajahan di muka bumi ini, termasuk penjajah Israel,” tegasnya.
Karena itu, Sudarnoto meminta pemerintah mempertimbangkan ulang rencana pengiriman pasukan. Ia menilai keputusan tersebut berisiko menurunkan reputasi Indonesia sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, terutama jika pasukan yang dikirim berhadapan dengan Hamas.
“Jika tidak dipertimbangkan matang, maka pengiriman tentara ini berisiko tinggi karena akan berhadapan dengan Hamas. Ini tidak boleh terjadi. Reputasi dan nama baik Indonesia sebagai bangsa yang selama ini membela Palestina akan jatuh,” ujarnya.
