Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mempertanyakan frekuensi kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis yang tercatat tiga kali dalam lima bulan terakhir, sejak Januari 2026. PDIP meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai agenda, tujuan, serta hasil dari setiap lawatan tersebut.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai intensitas perjalanan luar negeri kepala negara perlu disertai komunikasi publik yang jelas. Ia mengatakan pola kunjungan yang berulang mengingatkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ketika presiden kala itu kerap mendapat kritik terkait perjalanan luar negeri yang dinilai kurang transparan.
“Kita pernah punya presiden yang dikritik sering ke luar negeri waktu zaman Gus Dur. Sekarang, ya, orang menyampaikan itu pada Pak Prabowo,” ujar Andreas usai acara bimbingan teknis (Bimtek) PDIP di Jakarta, Sabtu (30/5).
Menurut Andreas, kunjungan kenegaraan tidak cukup dipahami sebagai diplomasi simbolis, melainkan harus berbasis agenda yang jelas, target yang terukur, serta disampaikan secara terbuka kepada publik. Ia menyoroti minimnya informasi sebelum keberangkatan Presiden pada lawatan terakhir, 27 Mei 2026.
“Seharusnya, sebelum pergi, media dan rakyat sudah tahu tujuannya. Presiden mewakili negara, bukan pribadi,” tegasnya.
PDIP meminta juru bicara kepresidenan segera menjelaskan secara terbuka konteks dan hasil dari tiap kunjungan. Andreas juga menekankan pentingnya akuntabilitas penggunaan anggaran negara dalam perjalanan luar negeri.
“Pemerintah harus memastikan setiap langkah diplomatik punya alasan strategis, bukan sekadar ‘jalan-jalan’ yang belakangan baru dijelaskan,” kata Andreas. Ia menambahkan, keberhasilan diplomasi tidak bisa diukur dari jumlah kunjungan atau pernyataan bersama semata. “Kita butuh transparansi, bukan hanya hasil. Rakyat berhak tahu: untuk apa uang negara digunakan, dan apa yang benar-benar didapat Indonesia dari setiap perjalanan ini,” ujarnya.
Catatan resmi menunjukkan Prabowo berkunjung ke Prancis pada 23 Januari, 14 April, dan 27 Mei 2026. Dalam setiap lawatan, Prabowo bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk membahas kerja sama bilateral di tengah ketidakpastian global. Dalam pertemuan itu, keduanya disebut sepakat memperkuat peran Indonesia dan Prancis sebagai kekuatan penjaga perdamaian dunia di tengah konflik di berbagai kawasan.
Dalam pembahasan isu Timur Tengah, Prabowo menekankan pentingnya solusi dua negara bagi Palestina sebagai jalan menuju perdamaian. “Tidak mungkin ada perdamaian tanpa keadilan bagi rakyat Palestina,” ujarnya, sekaligus menyambut baik peran Prancis dalam dukungan internasional terhadap solusi tersebut.
Pada rangkaian pertemuan itu, Indonesia dan Prancis juga meluncurkan France-Indonesia High Level Business Council pada 28 Mei 2026. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyebut inisiatif tersebut sebagai langkah strategis untuk mempercepat realisasi investasi dan perdagangan, terutama di sektor energi bersih, teknologi hijau, dan infrastruktur strategis.
Sementara itu, Sekretariat Kabinet menyatakan kerja sama komprehensif Indonesia dan Prancis dalam kerangka Comprehensive Strategic Partnership (CEPA) terus diperkuat untuk menghadapi gangguan rantai pasok global serta volatilitas energi yang dipicu ketegangan di Timur Tengah.
