Pemerintah menilai kemitraan antara pelaku usaha dan pemerintah kian krusial di tengah tantangan industri hulu minyak dan gas (migas). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan peningkatan lifting migas tidak akan berjalan optimal tanpa kolaborasi yang kuat antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat Inagurasi IPA Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (20/5/2026). Ia menyebut pemerintah telah melakukan berbagai upaya reformasi, termasuk menyiapkan regulasi untuk mempercepat proses. Bahlil juga meminta SKK Migas menyampaikan apabila masih terdapat proses yang berjalan lambat.
Selain itu, pemerintah menegaskan kesiapan memberikan fasilitas insentif untuk mendukung keberlangsungan proyek hulu migas, termasuk insentif perpajakan. Namun, Bahlil menekankan pemberian fasilitas tersebut harus dilakukan secara wajar dan berlandaskan asas keadilan, serta diberikan kepada KKKS yang dinilai layak berdasarkan studi kelayakan (feasibility study).
Di sisi lain, Presiden IPA Kathy Wu menilai ada tiga fondasi utama yang perlu dijaga agar kemitraan pemerintah dan industri dapat berjalan efektif. Fondasi pertama adalah kepastian hukum serta penghormatan terhadap kontrak yang telah disepakati.
Menurut Kathy, proyek hulu migas merupakan proyek padat modal, berisiko tinggi, dan memiliki siklus panjang, sehingga keputusan investasi dibuat untuk jangka waktu bertahun-tahun hingga puluhan tahun masa operasi. Ia mengatakan konsistensi dalam menghormati ketentuan fiskal dan kontrak akan menumbuhkan kepercayaan investor, menjaga arus modal, dan mendorong proyek berjalan maju, yang pada akhirnya dapat menciptakan nilai tambah bagi Indonesia.
Fondasi kedua berkaitan dengan waktu pengerjaan proyek. Kathy menilai siklus proyek yang terlalu panjang menjadi salah satu risiko terbesar di industri migas. Karena itu, ia menekankan perlunya upaya bersama untuk mempercepat pengembangan proyek dengan meminimalkan hambatan dan keterlambatan.
Fondasi ketiga adalah dorongan terhadap kegiatan eksplorasi. Kathy menyampaikan Indonesia diyakini masih memiliki potensi besar, dengan lebih dari 50 persen cekungan migas nasional belum dieksplorasi secara optimal.
Kathy menambahkan Indonesia memiliki target produksi energi yang jelas dan IPA menyatakan siap mendukung agenda tersebut. Ia menilai pencapaian target membutuhkan kecepatan, koordinasi, dan keselarasan di seluruh sistem. IPA juga menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi, dengan pengalaman yang menunjukkan keselarasan kuat antara pemerintah dan industri dapat membuat proyek berjalan lebih lancar dan tujuan bersama lebih mudah dicapai.
Menurutnya, keberhasilan konsistensi tidak semestinya hanya diukur dari besarnya ambisi yang disampaikan dalam berbagai pidato. Kathy menyatakan IPA bersama seluruh anggotanya siap menjadi mitra strategis pemerintah Indonesia, berinvestasi, berkolaborasi, serta membantu menyediakan energi yang aman, terjangkau, dan semakin rendah karbon.
