Pemerintah menilai kemitraan antara pelaku usaha dan pemerintah kian penting untuk menghadapi tantangan industri hulu minyak dan gas (migas). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan peningkatan lifting migas tidak akan berjalan baik tanpa kolaborasi yang kuat antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan pemerintah.
Hal itu disampaikan Bahlil di sela Inagurasi IPA Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026, Rabu (20/5/2026). Ia mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya reformasi, termasuk menyiapkan regulasi untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan hulu migas. Bahlil juga meminta SKK Migas menyampaikan bila masih terdapat proses yang dinilai lambat.
Pemerintah, menurut Bahlil, juga siap memberikan fasilitas insentif guna menjaga keberlangsungan proyek hulu migas, termasuk insentif perpajakan. Namun, ia menekankan pemberian fasilitas tersebut harus dilakukan secara wajar dan berlandaskan asas keadilan. “Memang ada fasilitas tax yang negara berikan, tetapi itu diberikan kepada KKKS yang dianggap layak dan pantas secara Feasibility Study,” ujar Bahlil.
Sementara itu, Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA) Kathy Wu menilai keberlanjutan kemitraan antara pemerintah dan pelaku usaha perlu ditopang tiga fondasi utama. Fondasi pertama adalah kepastian hukum serta penghormatan terhadap kontrak yang telah disepakati.
Kathy menjelaskan proyek hulu migas bersifat padat modal, berisiko tinggi, dan memiliki siklus panjang. Karena itu, keputusan investasi umumnya dibuat untuk jangka waktu bertahun-tahun hingga puluhan tahun masa operasi. Ia menilai konsistensi dalam menghormati ketentuan fiskal dan kontrak akan menumbuhkan kepercayaan investor, menjaga arus modal, dan mendorong proyek berjalan maju, sehingga investasi dapat memberi nilai tambah bagi Indonesia.
Fondasi kedua, menurut Kathy, berkaitan dengan waktu pengerjaan proyek. Ia menyebut siklus proyek yang terlalu panjang menjadi salah satu risiko terbesar di industri migas. Karena itu, seluruh pihak menghadapi tantangan bersama untuk mempercepat pengembangan proyek dengan meminimalkan hambatan dan keterlambatan.
Fondasi ketiga adalah mendorong kegiatan eksplorasi. Kathy menyampaikan Indonesia dinilai masih memiliki potensi besar, dengan lebih dari 50 persen cekungan migas nasional disebut belum dieksplorasi secara optimal.
IPA menyatakan Indonesia memiliki target produksi energi yang jelas dan organisasi tersebut siap mendukung agenda percepatan peningkatan produksi migas. Namun, Kathy menekankan upaya itu memerlukan kecepatan, koordinasi, dan keselarasan di seluruh sistem.
IPA juga menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah. Menurut Kathy, pengalaman menunjukkan keselarasan yang kuat antara pemerintah dan industri dapat membuat proyek berjalan lebih lancar dan membantu pencapaian tujuan bersama. “IPA bersama seluruh anggotanya menyatakan siap menjadi mitra strategis pemerintah Indonesia, siap berinvestasi, siap berkolaborasi, serta siap membantu menyediakan energi yang aman, terjangkau, dan semakin rendah karbon,” kata Kathy.
