Pendidikan di sekolah dasar selama ini kerap menekankan hafalan—mulai dari nama pahlawan, jenis hewan, hingga tabel perkalian. Namun, pembahasan mengenai hak-hak dasar warga negara, makna demokrasi, dan arti penting suara warga dalam pengambilan keputusan publik dinilai masih jarang mendapat ruang.
Politik sering dianggap sebagai wilayah yang terlalu “dewasa” untuk anak-anak. Padahal, kesadaran berpolitik disebut perlu ditanamkan sejak dini agar generasi muda tidak gagap ketika berhadapan dengan realitas kebangsaan dan kehidupan berdemokrasi.
Dalam pandangan ini, alasan utama pendidikan politik perlu dimulai lebih awal adalah karena politik hadir dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Harga beras, kualitas udara, hingga akses internet di daerah terpencil merupakan contoh isu yang berkaitan dengan keputusan politik. Ketika politik dianggap tabu, sebagian orang tumbuh apatis dan memandang politik sebagai sesuatu yang kotor atau semata urusan elite. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang bagi segelintir pihak untuk mendominasi ruang demokrasi dan menggiring opini publik.
Pemahaman politik juga dinilai tidak cukup jika hanya dibatasi pada momen pemilu lima tahunan. Seruan agar tidak golput, misalnya, dianggap tidak memadai bila tidak disertai pemahaman mengenai partisipasi warga, penyampaian aspirasi, serta pengawasan terhadap kekuasaan. Kesadaran semacam itu dipandang tidak bisa muncul secara tiba-tiba ketika seseorang berusia 17 tahun.
Di sisi lain, pendidikan formal disebut masih banyak berfokus pada capaian akademik dan hafalan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dinilai kerap berhenti pada pasal dan sila, tanpa mendorong siswa bertanya lebih jauh, seperti siapa yang diuntungkan dari sebuah aturan atau bagaimana mengubah situasi yang tidak adil. Ketika ruang tersebut tidak tersedia, media sosial disebut berpotensi mengambil alih peran pembelajaran, termasuk melalui paparan hoaks, polarisasi, dan kultus individu.
Apatisme politik dipandang berbahaya karena dapat mengurangi partisipasi rakyat, yang menjadi elemen penting dalam demokrasi. Anak-anak yang tidak terbiasa berdiskusi dan menyampaikan pendapat dikhawatirkan tumbuh menjadi warga yang pasrah. Sebaliknya, jika sejak kecil mereka dilatih berpendapat, menghargai perbedaan, serta mengambil keputusan bersama, mereka dinilai lebih tahan terhadap populisme dan manipulasi politik.
Dalam kerangka ini, politik tidak dipahami semata sebagai perebutan kekuasaan, melainkan tanggung jawab moral untuk memastikan keputusan diambil demi kebaikan bersama. Pelajaran politik juga dapat hadir dalam keseharian, misalnya ketika anak memahami bahwa membuang sampah sembarangan merugikan orang lain, atau ketika mereka ikut menentukan ketua kelas.
Karena itu, pendidikan politik sejak dini disebut sebagai kebutuhan. Sekolah dinilai dapat melibatkan siswa dalam perumusan aturan kelas, guru membuka ruang diskusi kritis, dan keluarga menanamkan nilai demokrasi melalui percakapan sederhana di rumah.
Kesadaran berpolitik dipandang sebagai sesuatu yang perlu ditanam dan dirawat. Menundanya dikhawatirkan membuat generasi baru memasuki ruang politik tanpa bekal, sehingga lebih mudah digiring dan ditipu. Pada akhirnya, pendidikan politik sejak dini diposisikan sebagai investasi agar Indonesia tidak hanya memiliki pemilih, tetapi juga warga negara yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab.
