Isu penulisan ulang buku sejarah Indonesia yang dijalankan Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjadi sorotan publik pada pertengahan 2025. Proyek ini menuai protes dan kritik, termasuk permintaan agar program dengan anggaran Rp 9 miliar tersebut dihentikan.
Sejumlah pihak menyampaikan kekhawatiran adanya maksud terselubung dalam penulisan ulang sejarah republik. Meski demikian, Kementerian Kebudayaan tetap melanjutkan proses pengerjaan yang melibatkan 113 ahli sejarah dari 34 perguruan tinggi.
Buku sejarah Indonesia versi baru itu dijadwalkan terbit pada 14 Desember 2025, bertepatan dengan Hari Sejarah Nasional.
Dalam rapat bersama Komisi 10 DPR RI di Jakarta, Fadli Zon memaparkan enam alasan penulisan ulang sejarah Indonesia. Alasan pertama, menurutnya, untuk menghapus bias kolonial dan menegaskan perspektif Indonesia-sentris. Alasan kedua adalah menjawab tantangan terbaru.
Alasan ketiga disebut untuk membentuk identitas nasional yang kuat. Keempat, menegaskan otonomi sejarah Indonesia. Kelima, meningkatkan relevansi bagi generasi muda. Keenam, yang ia sebut sebagai upaya “reinventing Indonesian identity”.
Fadli juga menyatakan buku sejarah nasional Indonesia sudah lama tidak diperbarui, dengan pembaruan terakhir disebut terjadi 25 tahun lalu.
Tim penulisan ulang sejarah ini diketuai Prof Susanto Zuhdi dari Universitas Indonesia. Ia menyampaikan buku tersebut direncanakan terdiri dari 10 atau 11 jilid, dengan setiap bagian mewakili babak perjalanan masa lalu Indonesia.
Rangkaian pembahasan disebut akan dimulai dari peradaban awal atau prasejarah, lalu berlanjut ke periode interaksi dengan India (Hindu-Buddha), interaksi dengan Persia/Arab/Timur Tengah (Islam), kerajaan-kerajaan Nusantara, hingga kedatangan orang Eropa/VOC dan periode-periode berikutnya.
Adapun tema yang direncanakan menjadi 10 jilid meliputi: (1) Sejarah Awal Nusantara; (2) Nusantara dalam Jaringan Global: India dan China; (3) Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah; (4) Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi Respons; (5) Terhadap Penjajahan; (6) Pergerakan Kebangsaan; (7) Perang Kemerdekaan Indonesia; (8) Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi; (9) Orde Baru (1967-1998); serta (10) Era Reformasi (1999-2024).
