Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti besarnya tekanan dan kritik publik yang kerap diarahkan kepada aparat penegak hukum dan militer sebagai konsekuensi dari tugas mereka menjaga negara.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri agenda Groundbreaking 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta, Jumat. Dalam pidatonya, ia menyebut kepolisian saat ini banyak menjadi sasaran kritik, serupa dengan pengalaman yang sebelumnya dialami TNI.
“Saya tahu saudara-saudara, polisi banyak jadi sasaran (kritik, red). Itu risiko. TNI juga dulu jadi sasaran, ya kan. Jenderal-jenderal kita yang paling hebat, paling jago, ya kan, dimaki-maki, dituduh penjahat perang, dituduh melanggar HAM,” kata Prabowo.
Prabowo juga menyampaikan keyakinannya bahwa TNI tidak pernah menargetkan fasilitas sipil sebagai sasaran. Ia menyebut rumah sakit, panti asuhan, sekolah, serta tempat ibadah sebagai contoh fasilitas yang menurutnya tidak pernah menjadi target pengeboman oleh TNI.
“Rasanya, TNI enggak pernah ngebom rumah sakit selama sejarahnya TNI. Rasanya, TNI enggak pernah bom panti asuhan. Rasanya, TNI enggak pernah bom sekolah, enggak pernah bom gereja atau masjid,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo turut menyinggung sikap sejumlah negara Barat yang dinilainya kerap mengajarkan standar HAM kepada negara lain, namun tidak konsisten terhadap sikap negaranya sendiri.
“Negara-negara Barat yang ngajarin HAM kepada kita, saya enggak mau banyak komentar lagi lah ya. Anda tahu maksud saya. Jadi, banyak kalau istilah dulu kita jarkoni, iso ngajar ora iso nglakoni,” katanya.
Prabowo meminta aparat kepolisian tetap tegar menghadapi kritik sebagai bagian dari risiko profesi. Ia menekankan pentingnya niat baik serta pengorbanan untuk bangsa dan negara, serta meminta agar kinerja dibuktikan kepada masyarakat.
“Jadi, kita harus tegar. Yang jelas, kita buktikan kepada rakyat. Hari ini, saya harus mengatakan bahwa saya bangga dan puas dengan prestasi. saudara-saudara,” kata Prabowo.
Ia juga menegaskan, bila terdapat oknum yang melakukan pelanggaran di institusi besar dengan ratusan ribu personel, tindakan seharusnya diarahkan kepada individu yang bersalah, bukan kepada institusinya secara keseluruhan. Prabowo mengibaratkan hal itu seperti sekolah yang memiliki sebagian murid bermasalah, namun bukan berarti sekolah ditutup atau kepala sekolah dicopot.
“Saya ibaratkan kalau ada sekolah, murid-muridnya ada yang brengsek, ada yang tawur-tawuran, ada yang kurang ajar, bukan kepala sekolahnya yang dicopot. Keliru itu, terbalik. Bukan sekolahnya ditutup,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Prabowo mengatakan menjadi pemimpin berarti harus siap menerima tekanan, kritik, dan serangan, termasuk yang datang melalui media sosial, yang menurutnya kerap diramaikan oleh aktivitas buzzer.
