Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 dalam rapat pleno di Balai Kota Jakarta, Rabu (13/5/2026). Program ini memprioritaskan sembilan agenda utama yang dirancang sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan, serta memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang inklusif.
Dalam arahannya, Pramono menegaskan seluruh program TPAKD 2026 harus berkontribusi terhadap target makro pembangunan Jakarta, khususnya penurunan tingkat kemiskinan, pengurangan rasio gini, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan perlunya mengoptimalkan berbagai potensi yang dapat menggerakkan perekonomian.
Pramono juga menyampaikan bahwa sejalan dengan program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan industri kreatif, serta pengembangan ekonomi kerakyatan yang memberi manfaat luas bagi masyarakat.
Selain itu, ia menyoroti dua agenda yang perlu diintegrasikan ke dalam program TPAKD. Pertama, pengelolaan sampah melalui skema insentif berbasis keuangan bagi hotel, restoran, kafe, hingga rumah tangga yang mampu mengelola sampah dengan baik. Kedua, pemanfaatan momentum penurunan jumlah RW kumuh melalui pemberdayaan masyarakat.
Pramono menyebut jumlah RW kumuh di Jakarta turun sangat signifikan sejak 2017 hingga 2025. Menurutnya, momentum tersebut perlu didukung TPAKD melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya kader PKK, Jumantik, Dasawisma, dan kelompok perempuan lainnya.
Gubernur juga menekankan penguatan program bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah, serta dukungan bagi UMKM agar dapat naik kelas melalui akses kredit, pembiayaan, dan digitalisasi sistem pembayaran. Perhatian khusus, kata dia, perlu diberikan kepada pelaku UMKM di pasar rakyat dan sektor informal.
Pemprov DKI Jakarta turut menegaskan komitmennya mendukung pengembangan Jakarta sebagai Kota Sinema dan pusat industri kreatif nasional. Karena itu, TPAKD diminta terus berinovasi dan memperkuat pemantauan lapangan agar program berjalan tepat sasaran dan berdampak nyata. Penguatan peran BUMD serta pengembangan program Jakarta Entrepreneur juga disebut menjadi bagian penting untuk meningkatkan daya saing UMKM dan memperkuat fondasi ekonomi Jakarta menuju kota global yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam rapat pleno tersebut dipaparkan capaian program TPAKD sepanjang 2025. Program Level-Up Jakarta Entrepreneur menyalurkan pembiayaan kepada lebih dari 4.660 debitur dengan total penyaluran Rp117,63 miliar. Program pengembangan ekosistem ekonomi kreatif mencatat pembiayaan kepada 531 UMKM Jakpreneur pada klaster produk senilai Rp26,59 miliar, serta pendanaan produksi film kepada dua rumah produksi pada klaster konten senilai Rp4,3 miliar.
Sementara itu, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) melampaui target dengan realisasi 119,08 persen melalui pembukaan lebih dari 341.703 rekening pelajar di lebih dari 675 sekolah di Jakarta.
Program Kerja TPAKD 2026 mengusung tema “Optimalisasi Akses Keuangan pada Sektor Ekonomi dan Kelompok Sasaran Prioritas dalam Rangka Mendukung Jakarta sebagai Kota Global”. Sembilan program utamanya meliputi pengembangan ekonomi kreatif; Level-Up Jakarta Entrepreneur/K-PMR; digitalisasi keuangan inklusif; ekosistem keuangan inklusif Kepulauan Seribu; penguatan keuangan syariah melalui Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS); perluasan kepemilikan rekening tabungan pelajar melalui program KEJAR; orkestrasi edukasi keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN); pengembangan ekonomi hijau (green economy); serta penguatan infrastruktur TPAKD melalui penyusunan peta jalan 2026–2030.
Rapat pleno ini dihadiri jajaran pimpinan Pemprov DKI Jakarta, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jabodebek, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, para kepala perangkat daerah, serta direktur BUMD. Pertemuan tersebut menandai penguatan komitmen lintas sektor dalam memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta.
