Kebijakan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang diprioritaskan untuk rumpun sains dan teknologi (saintek) memicu respons dari kalangan ilmu sosial dan humaniora (soshum). Sejumlah pihak menilai arah kebijakan tersebut berpotensi menempatkan disiplin soshum sebagai bidang yang kurang relevan, padahal perannya dinilai penting dalam membaca dampak sosial, budaya, dan ekologis dari agenda pembangunan.

Polemik ini mengemuka setelah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan bahwa beasiswa LPDP akan diprioritaskan untuk saintek. Pernyataan itu dikaitkan dengan dukungan terhadap program swasembada pangan, energi, ketersediaan air, dan hilirisasi. Namun, penekanan tersebut memunculkan pertanyaan lanjutan: apakah soshum tidak memiliki peran signifikan dalam proyek-proyek strategis negara.

Dari perspektif mahasiswa sejarah, kebijakan yang berfokus pada percepatan teknologi dinilai berisiko melupakan pelajaran penting dari masa lalu. Sejarah kerap menunjukkan bahwa setiap langkah maju—termasuk industrialisasi dan eksploitasi sumber daya—dapat meninggalkan konsekuensi sosial dan ekologis. Dalam konteks itu, soshum dipandang membantu memahami dinamika masyarakat ketika menghadapi perubahan, termasuk dampak kebijakan pembangunan pada akses, hak, dan identitas warga.

Perdebatan juga menyoroti anggapan bahwa teknologi dapat menyelesaikan berbagai persoalan tanpa mempertimbangkan dimensi kemanusiaan. Kritik yang muncul menyebut sejumlah kebijakan bisa gagal ketika konteks sosial dan budaya diabaikan. Di balik target statistik dan capaian pembangunan, terdapat pengalaman masyarakat yang terdampak langsung oleh perubahan.

Dalam pernyataannya, Satryo juga menyebut, “yang utama itu saintek, bidang lain kalau ada yang menonjol dan patut didanai, kita danai.” Bagi pengkritik, kalimat tersebut mengesankan adanya ketimpangan pengakuan antara saintek dan soshum, seolah soshum hanya diposisikan sebagai pelengkap.

Argumen tentang pentingnya soshum turut dikaitkan dengan contoh-contoh praktik sosial yang menopang keberlanjutan. Salah satu yang disorot adalah sistem irigasi subak di Bali, yang dipandang sebagai model manajemen air yang lestari dan lahir dari pemahaman sosial masyarakat, bukan semata inovasi teknis.

Kritik serupa juga disampaikan sejarawan Bonnie Triyana. Ia menegaskan bahwa soshum memiliki nilai setara dengan saintek, terutama karena kajian soshum mendalami aspek tujuan pembangunan. Dalam pandangan ini, pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan teknologi atau infrastruktur, melainkan dari bagaimana teknologi digunakan untuk membentuk kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Para pengkritik menilai penyempitan fokus LPDP berpotensi menimbulkan masalah jangka panjang. Salah satunya, negara dinilai dapat kehilangan peluang untuk mengevaluasi program pembangunan secara lebih berpihak pada suara masyarakat. Mereka mencontohkan kebijakan pangan yang mungkin berhasil menaikkan produksi, tetapi tidak bermakna jika masyarakat di desa tetap kesulitan mengakses atau membeli pangan.

Kekhawatiran lain adalah pesan tidak langsung bahwa karier di bidang soshum kurang strategis dibanding saintek. Pandangan tersebut dinilai dapat membuat calon mahasiswa yang memiliki minat dan bakat di soshum ragu menekuni bidangnya, sehingga berisiko memunculkan kelangkaan pemikir yang mampu menjelaskan dan mengelola kompleksitas fenomena sosial di masyarakat.

Dalam isu lain, Mendikti juga menyatakan alumni LPDP tidak diwajibkan kembali ke Indonesia jika peluang kerja belum tersedia. Pernyataan ini dipahami sebagai fleksibilitas, namun kritik menilai bila peluang pendanaan lebih besar hanya bagi latar saintek, maka posisi soshum dalam prioritas nasional semakin mengecil.

Di tengah situasi tersebut, muncul seruan agar kalangan soshum tidak sekadar bereaksi, melainkan menunjukkan kontribusi secara nyata. Bentuknya dapat berupa keterlibatan dalam riset kebijakan, penulisan narasi alternatif, hingga pendampingan masyarakat yang terdampak pembangunan.

Sejumlah pihak menekankan, kritik terhadap prioritas saintek tidak dimaksudkan sebagai penolakan terhadap sains dan teknologi. Mereka menilai saintek dan soshum saling melengkapi. Teknologi, dalam pandangan ini, adalah alat yang membutuhkan arah, nilai, dan pemahaman tentang manusia sebagai pengguna sekaligus subjek pembangunan.

Kebijakan prioritas saintek di LPDP dinilai terlihat strategis di atas kertas, tetapi dikhawatirkan memperlebar ketimpangan bila diterapkan tanpa pengakuan memadai atas peran soshum. Para pengkritik mengingatkan bahwa peradaban maju melalui dialog antara teknologi dan manusia, bukan dominasi salah satu bidang.

Pada akhirnya, perdebatan ini tidak semata soal pembagian prioritas antara saintek dan soshum, melainkan menyangkut cara pandang pembangunan. Kritik yang muncul menilai pembangunan berisiko terjebak pada narasi teknokratis jika teknologi diperlakukan sebagai tujuan akhir. Dalam kerangka tersebut, pembangunan berkelanjutan disebut memerlukan fondasi nilai, kesadaran sosial, dan pemahaman historis yang juga menjadi ranah ilmu sosial dan humaniora.