DENPASAR — Rapat paripurna internal DPRD Bali yang digelar Senin (20/7/2026) berlangsung dinamis saat membahas rekomendasi DPRD kepada pihak eksekutif. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya itu, sejumlah anggota dewan terlibat silang pendapat, terutama terkait wacana perubahan batas maksimal ketinggian bangunan dan kebijakan dana hibah.
Koordinator Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Gede Kusuma Putra, lebih dulu memaparkan kondisi Pemerintah Provinsi Bali. Pemaparan tersebut disertai data capaian, indikator ekonomi makro, serta draf rekomendasi yang akan disampaikan DPRD kepada eksekutif.
Dalam sesi diskusi, Ketua Fraksi Gerindra-PSI Harja menilai target pendapatan daerah yang disusun eksekutif cenderung terlalu konservatif. Ia meminta agar potensi pendapatan dipasang lebih optimal dan mengingatkan pentingnya perlindungan tata ruang khas Bali.
Harja juga menyinggung potensi Pungutan Wisatawan Asing (PWA). Menurutnya, jika kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 7 juta, maka secara sederhana potensi PWA dapat mencapai Rp1 triliun. Namun ia menilai target yang dipasang justru berada di bawah potensi tersebut.
Selain itu, Harja mengkritik pemanfaatan aset Pemprov Bali yang dinilai terbengkalai serta kemudahan pemindahtanganan aset untuk lembaga vertikal. Pada saat yang sama, ia mendorong adanya komunikasi dengan pemerintah pusat agar aset-aset milik pusat di Bali yang terbengkalai sejak krisis 2008 dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Pemprov Bali.
Soal ketinggian bangunan, Harja menekankan Bali memiliki kekhasan yang berbeda dibanding daerah lain. Ia mengingatkan bahwa pelonggaran ketentuan tinggi bangunan berisiko menggerus nilai niskala Bali. Harja juga menyatakan kekhawatirannya bila wacana perubahan aturan itu didorong kepentingan swasta, dan meminta agar ketentuan yang ada tidak diubah.
Sementara itu, anggota Fraksi Gerindra-PSI Kadek Diana melontarkan kritik keras terhadap kebijakan eksekutif yang menurutnya berpengaruh pada marwah DPRD. Ia menyoroti pemotongan anggaran reses serta ketidakjelasan dana hibah di tengah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang disebut mencapai ratusan miliar.
Diana menilai terdapat paradoks antara besarnya Silpa dengan Surat Edaran Gubernur terkait efisiensi. Ia mencontohkan pemangkasan reses dari 150 menjadi 125, meskipun ia menyebut APBD dan kunjungan wisatawan mancanegara sedang meningkat.
Ia juga mendorong DPRD menagih komitmen gubernur terkait peningkatan dana hibah dan mengingatkan agar tidak terjadi kemunduran. Diana menyebut besaran hibah pada masa Gubernur Mangku dinilai lebih tinggi, sementara belakangan terus menurun.
Dalam pernyataannya, Diana turut menyindir koleganya agar menjaga marwah DPRD di mata masyarakat dan tidak sekadar tampil kuat tanpa mampu mengawal kepentingan lembaga. Ia juga mengungkap pengalamannya saat menjabat Ketua Fraksi PDIP, ketika pernah diminta meniadakan hibah oleh gubernur karena alasan psikologis, meski kemampuan APBD disebut meningkat.
Terkait isu ketinggian bangunan, Diana menilai persoalan itu tidak akan selesai tanpa kesepakatan dengan tokoh agama. Ia menyatakan tidak semua zona harus berubah mengikuti perkembangan zaman, namun menilai zona tertentu seperti di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) BTID dapat dipertimbangkan memperoleh keringanan. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi cara agar lahan tidak cepat habis akibat pembangunan.
