Rencana Direktur Eksekutif Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP), Nikolay Mladenov, mengenai masa depan Gaza pascaperang mulai menjadi perhatian publik. Di jalur diplomatik, rancangan yang kerap disebut “Plan Mladenov” dipromosikan sebagai opsi politik yang dianggap realistis. Namun sejumlah faksi Palestina menilai proposal itu tidak menawarkan perubahan mendasar, melainkan berpotensi mengulang pola lama dengan menekan perlawanan tanpa menjamin kedaulatan.
Menurut rencana tersebut, Mladenov menyatakan “Komite Nasional” yang dibentuknya siap mengambil alih pemerintahan di Gaza. Syarat utama yang ditekankan adalah pelucutan senjata (demilitarization). Tanpa langkah itu, keterlibatan politik Hamas disebut tidak mungkin. Di sisi lain, Hamas dan kekuatan nasional lainnya berpandangan bahwa pembahasan solusi seharusnya dimulai dari pihak yang mengendalikan akses Gaza dan menghambat bantuan kemanusiaan, yang mereka sebut sebagai Israel.
Analis politik Ahmed al-Tanani, dalam program Beyond the News, mempertanyakan konsistensi logika rencana tersebut. Ia menyoroti desakan agar Hamas mundur demi pemerintahan pengganti, sementara akses komite maupun pihak internasional disebut masih diblokade.
“Hamas dan kekuatan nasional sudah menyatakan kesiapan penuh menyerahkan kekuasaan kepada komite teknokrat. Masalahnya, penjajah (Israel) yang melarang komite dan pasukan internasional itu masuk,” ujar Tanani.
Tanani juga menuding adanya perbedaan klaim terkait masuknya bantuan. Ia menyebut Mladenov menyatakan 600 truk bantuan telah masuk, sementara catatan di lapangan yang ia rujuk menunjukkan sekitar 200 truk. Tanani menilai perbedaan angka itu dapat menguntungkan citra Israel di mata internasional, sementara kondisi kemanusiaan di Gaza tetap memburuk.
Sementara itu, pengamat urusan Israel Mohannad Mustafa menyampaikan pandangan bahwa Israel dinilai tidak berkepentingan pada keberhasilan kesepakatan yang dapat menstabilkan Gaza. Menurutnya, stabilitas dan masuknya Komite Nasional berpotensi mengurangi “dalih perang” yang disebut penting bagi kelangsungan politik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Mustafa juga menyoroti indikasi di lapangan yang dinilainya bertentangan dengan wacana penataan pascaperang, termasuk pembangunan pangkalan permanen Israel di timur “Garis Kuning”. Ia memandang langkah tersebut sebagai sinyal kecenderungan menuju pendudukan jangka panjang, bukan penarikan pasukan.
Di sisi politik domestik Israel, Mustafa menyebut kelompok sayap kanan khawatir kehadiran komite dapat membuka jalan bagi kembalinya Otoritas Palestina dan menghidupkan kembali opsi solusi dua negara (two-state solution), skenario yang menurutnya ingin digagalkan Netanyahu.
Dari Washington, pakar studi strategis Kenneth Katzman menggambarkan posisi yang serupa terkait tuntutan pelucutan senjata Hamas. Pemerintahan Donald Trump, menurut Katzman, memandang demilitarisasi sebagai prasyarat utama. Alasannya, krisis kepercayaan membuat mereka tidak yakin pada konsep pasukan stabilitas internasional selama Hamas masih memiliki senjata.
Tanani menolak pendekatan tersebut. Ia menilai tuntutan pelucutan senjata merupakan cara Netanyahu memperoleh keuntungan di meja perundingan yang tidak berhasil dicapai di medan tempur. Tanani juga menyebut perlawanan telah menunjukkan fleksibilitas dalam pembahasan di Kairo, termasuk kemungkinan penyatuan senjata di bawah militer nasional, tetapi ia menegaskan hal itu hanya dapat terjadi dalam kerangka politik yang jelas menuju negara Palestina yang berdaulat.
