Donald Trump selama ini kerap membangun citra sebagai “Presiden Perdamaian” yang menentang intervensi militer dan kebijakan penggantian rezim. Namun, pada awal 2026, Trump memerintahkan serangan besar-besaran terhadap Iran dengan narasi “membawa kebebasan”, sebuah frasa yang sebelumnya ia kritik saat digunakan pada era Perang Irak.
Keputusan itu memunculkan pertanyaan di kalangan analis dan pakar Timur Tengah: perang ini sebenarnya untuk siapa. Sejumlah pengamat menilai agresi tersebut bukan terutama demi kepentingan nasional Amerika Serikat, melainkan menguntungkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Negar Mortazavi, peneliti senior di Center for International Policy, menyebut serangan tersebut sebagai “perang pilihan” yang didorong kuat oleh Israel. Ia menyatakan Israel telah mendorong AS menyerang Iran selama dua dekade, dan kini dorongan itu terwujud.
Penilaian itu kontras dengan arah kebijakan yang pernah disampaikan pemerintahan Trump sendiri. Dalam dokumen National Security Strategy yang dirilis tahun sebelumnya, pemerintah menyerukan agar Timur Tengah tidak lagi menjadi prioritas utama dan fokus dialihkan pada keamanan di Belahan Bumi Barat. Namun di lapangan, AS justru kembali terlibat dalam konflik yang dikhawatirkan menyedot sumber daya selama bertahun-tahun.
Netanyahu telah memperingatkan dunia soal ancaman “bom nuklir” Iran selama lebih dari 20 tahun. Meski demikian, menurut laporan tersebut, pejabat pemerintahan Trump mengakui tidak memiliki bukti kuat bahwa Teheran sedang memproduksi senjata nuklir.
Setelah fasilitas pengayaan Iran disebut “dilumpuhkan” dalam perang singkat 12 hari pada Juni 2025, Netanyahu mengubah fokus narasi ancaman. Ia menuding Iran mengembangkan rudal balistik antarbenua yang mampu mencapai Pantai Timur AS. Klaim itu dibantah Teheran dan disebut tidak didukung bukti publik maupun uji coba radar.
Meski demikian, Trump mengadopsi klaim tersebut dalam pidato State of the Union, yang kemudian menjadi bagian dari justifikasi untuk perang yang lebih luas.
Waktu serangan juga menjadi sorotan. Sebelum serangan diluncurkan, negosiator AS dan Iran telah menjalani tiga putaran pembicaraan yang disebut “positif” oleh mediator Oman. Teheran juga menyatakan kesediaan menerima inspeksi nuklir yang lebih ketat.
Jamal Abdi, Presiden National Iranian American Council (NIAC), menilai agenda Netanyahu adalah mencegah tercapainya solusi diplomatik. Menurutnya, memulai perang di tengah negosiasi merupakan keuntungan besar bagi Netanyahu, serupa dengan langkah yang ia lakukan pada Juni tahun sebelumnya.
Di dalam negeri AS, dukungan publik terhadap perang disebut rendah. Survei Universitas Maryland menunjukkan hanya 21 persen warga AS yang setuju dengan perang melawan Iran. Kelelahan akibat perang panjang di Irak dan Afghanistan turut mendorong skeptisisme terhadap keterlibatan militer baru.
Suara penolakan datang dari berbagai spektrum politik, termasuk sebagian pendukung gerakan “America First”. Mereka berpendapat Iran—yang berjarak lebih dari 10.000 kilometer dari AS—tidak menimbulkan ancaman langsung. Tucker Carlson mempertanyakan alasan mengaitkan ancaman di perbatasan Lebanon dengan kepentingan warga AS di negara bagian seperti Maine. Sementara Anggota Kongres Rashida Tlaib menuding Trump menjalankan “fantasi kekerasan elit politik Amerika dan pemerintah apartheid Israel” dan mengabaikan aspirasi mayoritas warga AS yang menolak perang.
Trump mengakui kemungkinan adanya korban dari pihak militer AS, namun tetap menyebut operasi itu sebagai “misi mulia untuk masa depan.” Sejumlah pengamat menilai, masa depan yang dimaksud bukanlah perdamaian bagi AS, melainkan penguatan dominasi regional Israel yang ditopang kekuatan militer Amerika.
Dengan Iran mulai membalas melalui serangan ke pangkalan-pangkalan AS di Timur Tengah, kawasan kembali memasuki periode ketidakpastian. Dalam situasi ini, sebagian pengamat menilai pihak yang paling diuntungkan bukanlah Washington, melainkan Yerusalem.
