GAZA — Meski kesepakatan gencatan senjata telah berjalan selama berbulan-bulan, intensitas serangan militer Israel ke Jalur Gaza dilaporkan tidak mereda. Korban jiwa dari kalangan sipil, terutama anak-anak, memicu kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menambah keprihatinan global terhadap memburuknya prospek diplomasi serta stabilitas kawasan.
Di tengah operasi yang terus berlangsung, para pengamat dan analis geopolitik berbeda pandangan soal arah strategi Israel: apakah langkah ini merupakan bagian dari upaya merombak peta Gaza secara permanen, atau cara sistematis untuk menggagalkan penyelesaian politik dan memaksakan kenyataan baru di lapangan.
Peneliti Pusat Studi Israel (MADAR), Waleed Habbas, menilai pemahaman atas operasi militer Israel perlu merujuk pada retorika pejabat tinggi pemerintah Israel. Ia menyoroti pernyataan Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, yang menyebut adanya “beberapa lingkaran target” di Gaza. Menurut Habbas, diksi tersebut mengindikasikan bahwa seluruh lapisan masyarakat Gaza dipandang sebagai bagian dari arena pertempuran, bukan semata kelompok perlawanan bersenjata.
Dalam program Beyond the News di Al Jazeera, Habbas mengatakan eskalasi saat ini telah melampaui operasi pembunuhan berencana terhadap individu tertentu. Ia berpendapat target bergeser pada penghancuran lingkungan sosial yang menjadi penopang utama keberlangsungan Hamas.
Habbas menilai Israel kecil kemungkinan melakukan pendudukan militer menyeluruh atas Gaza karena risiko serta biaya tempur dan korban manusia yang besar. Sebagai gantinya, ia melihat Israel memilih membentuk realitas baru dengan mencaplok area strategis yang luas, sementara wilayah lain dibiarkan berada dalam kondisi kacau dan tidak stabil secara permanen.
“Strategi ini dirancang untuk melanggengkan perpecahan internal Palestina sekaligus mencegah lahirnya realitas politik maupun geografis yang stabil. Pendekatan di Gaza ini berjalan selaras dengan kebijakan perluasan pemukiman di Tepi Barat, sebuah agenda besar yang diusung oleh kelompok sayap kanan yang kini berkuasa di Israel,” kata Habbas.
Dari Washington, Presiden Global Policy Institute, Paolo Von Schirach, menyatakan Pemerintah Amerika Serikat menunjukkan sikap yang kian tidak peduli terhadap krisis kemanusiaan di Gaza, seiring perhatian yang terpecah oleh eskalasi regional di Lebanon dan Iran. Ia juga menyinggung inisiatif yang pernah muncul pada era pemerintahan Donald Trump untuk fase pasca-perang—termasuk gagasan pembentukan “Dewan Perdamaian” guna mengawasi rekonstruksi dan stabilitas keamanan—yang menurutnya kini tidak jelas kelanjutannya.
Von Schirach menilai Israel memanfaatkan kekosongan ini untuk menjaga wilayah di luar kontrol langsungnya tetap berada dalam situasi teror sehingga tidak dapat dikelola oleh pemerintahan mana pun. Ia menambahkan, meski Israel berulang kali menyatakan tewasnya ribuan warga sipil sebagai “dampak sampingan” (collateral damage), skala korban memicu pertanyaan kritis di dalam negeri AS. Menurutnya, tingkat dukungan publik Amerika terhadap Israel menurun ke titik terendah dalam sejarah, namun Washington dinilai tidak lagi memiliki pengaruh atau kemauan politik yang cukup untuk membatasi penggunaan kekuatan militer Tel Aviv.
Sementara itu, Direktur Lembaga Media Palestina, Ibrahim Al-Madhoun, menilai setelah kesepakatan gencatan senjata Israel secara taktik bergeser dari apa yang ia sebut sebagai “genosida nyaring” menuju “genosida senyap”. Ia berpendapat pembunuhan tetap terjadi setiap hari, tetapi dengan tempo yang diatur agar tidak terlalu menyita perhatian media internasional, ketika fokus dunia terpecah oleh krisis global lainnya.
Menurut Al-Madhoun, faksi-faksi Palestina memandang gempuran berkelanjutan bertujuan menghancurkan sistem dan sarana pendukung kehidupan di Gaza. Ia menyebut penumpukan tekanan militer, ekonomi, dan krisis kemanusiaan dapat mendorong pengusiran massal secara “alamiah” karena wilayah tersebut tidak lagi layak dihuni.
Al-Madhoun juga memaparkan pandangan terkait masa depan persenjataan kelompok perlawanan. Ia menyebut ada konsensus internal Palestina bahwa isu ini hanya dapat dibahas melalui tiga syarat: Israel menuntaskan implementasi fase pertama kesepakatan penarikan pasukan; tercapainya konsensus nasional di antara seluruh faksi Palestina; serta penataan persenjataan yang terikat pada jalur politik resmi menuju pembentukan Negara Palestina merdeka, dengan penolakan tegas terhadap penyerahan senjata kepada Israel.
Ia turut menyoroti posisi Otoritas Palestina (PA) yang dinilai terpinggirkan dari konstelasi Gaza, namun tidak mengambil langkah politik yang agresif untuk melawan penyusutan peran tersebut.
Di akhir analisisnya, Habbas menyatakan pemerintah Israel saat ini digerakkan oleh ideologi radikal yang memandang seluruh Jalur Gaza sebagai bagian dari “Tanah Israel” (Eretz Yisrael) yang harus disatukan melalui pemukiman dan pengusiran warga lokal. Ia berpendapat, bagi rezim sayap kanan Israel, persoalan utama bukan hanya senjata atau faksi perlawanan, melainkan keberadaan demografi warga Palestina itu sendiri. Karena itu, menurut Habbas, skema keamanan atau pelucutan senjata sekalipun tidak akan menghentikan agresi, sebab keberadaan warga Palestina dipandang sebagai ancaman strategis.
