TENGGARONG — Wacana penundaan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur yang semula dijadwalkan pada 2026 mulai mencuat. Ajang olahraga empat tahunan itu disebut berpotensi diundur ke 2027, seiring adanya pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Porprov Kaltim rencananya digelar di Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi karena pembahasan dan analisis masih berlangsung di tingkat provinsi.
Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutai Kartanegara (Kukar), Dery Wardhana, membenarkan adanya informasi mengenai kemungkinan penundaan tersebut. Menurut dia, isu itu disampaikan dalam rapat koordinasi bidang kepemudaan dan keolahragaan beberapa waktu lalu.
“Memang kemarin kami mengikuti rakor, dan salah satu isu yang dibahas adalah Porprov yang akan dilaksanakan di Kabupaten Paser. Ada informasi yang disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Prestasi Olahraga Dispora Kaltim terkait kemungkinan penundaan ke 2027. Namun ini masih dalam tahap pembahasan dan analisa,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).
Dery menilai wacana penundaan dapat berdampak pada kabupaten/kota yang sudah memulai persiapan, termasuk Kukar. Ia menjelaskan, ketergantungan pada dana transfer dari pusat menjadi salah satu pertimbangan penting. Jika pembiayaan terlalu bertumpu pada anggaran daerah di tengah pemangkasan TKD, dikhawatirkan program prioritas lain ikut terdampak.
“Kalau semua pembiayaan bertumpu pada anggaran pemerintah daerah, sementara ada pemangkasan dana transfer, tentu ini harus dihitung dengan matang. Jangan sampai kegiatan lain yang juga prioritas menjadi terkalahkan,” katanya.
Karena itu, salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah membuka peluang dukungan dari pihak swasta atau dunia usaha agar pembiayaan tidak sepenuhnya bersumber dari APBD.
Di tengah ketidakpastian tersebut, Dispora Kukar menyatakan persiapan tetap berjalan. Dery menyebut anggaran untuk kebutuhan dasar mulai dialokasikan meski belum maksimal, antara lain untuk peralatan tanding dan biaya mengikuti kegiatan.
“Alhamdulillah Kukar masih menganggarkan, walaupun belum maksimal. Yang sudah ter-cover itu peralatan tanding dan biaya untuk mengikuti kegiatan. Tapi memang masih banyak komponen lain yang harus dipikirkan, seperti bonus atlet setelah bertanding,” ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan bonus atlet menjadi bagian penting dalam perencanaan agar penghargaan terhadap atlet yang berprestasi tidak terabaikan. Dispora Kukar bersama KONI Kukar juga terus berkoordinasi, termasuk memetakan kebutuhan peralatan, seragam, hingga pendataan jumlah atlet yang akan diberangkatkan.
“Mapping sudah kita lakukan dari sekarang, termasuk jumlah atlet dan kebutuhan lainnya. Kami bersama KONI dan cabang olahraga tetap intens berkoordinasi,” tuturnya.
Dery berharap Porprov tetap dapat dilaksanakan sesuai jadwal awal pada 2026. Menurutnya, tahun 2027 diperkirakan sudah dipenuhi sejumlah agenda olahraga lain, sehingga penundaan berpotensi membuat kegiatan menumpuk dan menambah beban pembiayaan.
“Kalau tertumpuk di satu tahun, tentu akan berdampak pada pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan lain. Semua agenda sama-sama membutuhkan anggaran besar,” katanya.
Senada, Ketua PSTI Kukar Sri Herlinawati menilai penundaan akan menambah kepadatan agenda olahraga pada tahun berikutnya, termasuk pelaksanaan Pra PON.
“Kalau kita menunda, otomatis di 2027 kita juga ada Pra PON. Kalau ditunda lagi, kegiatan kita ini akan terus berjalan dan menumpuk. Memang kita efisiensi, tapi bukan berarti tidak menganggarkan,” tegasnya.
Sri juga berpendapat pemerintah kabupaten/kota seharusnya dapat mengantisipasi agenda rutin seperti Porprov melalui komunikasi yang lebih baik agar penganggaran tetap bisa disiapkan meski dalam kondisi efisiensi.
“Kita sudah tahu ini agenda besar, kenapa tidak dikomunikasikan dengan bupati atau wali kota. Itu yang menurut saya harus diperbaiki. Kalau komunikasi berjalan baik, insya Allah tetap bisa dianggarkan,” ujarnya.
Ia berharap Porprov Kaltim tidak terus ditunda agar perencanaan pembinaan dan kompetisi olahraga di daerah dapat berjalan lebih terukur.
