Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Asep Eka Mulyana, meminta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka merapihkan barisan birokrasi agar lebih solid dalam mendukung agenda dan program Bupati Majalengka.

Pernyataan itu disampaikan Asep usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka, Rabu (13/5/2026), yang membahas perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 serta penyampaian sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.

Dalam rapat tersebut, Asep sempat menyampaikan interupsi karena minimnya kehadiran jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Majalengka. Menurutnya, kondisi itu mencerminkan lemahnya koordinasi birokrasi dalam mendukung agenda pemerintahan daerah.

“Padahal ini usulan dari Bupati sendiri dan sangat strategis. Tapi kami tidak melihat adanya daya dukung birokrasi terhadap Bupati,” ujar Asep.

Asep menjelaskan, DPRD telah menjalankan tahapan pembahasan sesuai mekanisme sejak surat pengajuan Raperda dari pihak eksekutif diterima. Salah satu usulan yang dibahas dalam paripurna tersebut adalah penyertaan modal untuk Bank BPR Majalengka yang diajukan Bupati Majalengka, Eman Suherman.

Namun saat pembahasan memasuki tahap persetujuan di rapat paripurna, kehadiran pejabat utama pemerintah daerah dinilai minim. Asep mengaku tidak melihat kehadiran sejumlah kepala OPD strategis, termasuk pejabat yang biasanya hadir dalam agenda penting DPRD.

Ia menilai, apabila pejabat terkait berhalangan hadir, seharusnya dapat mendelegasikan kepada asisten daerah atau staf ahli agar pemerintah tetap terwakili secara resmi.

“Birokrasi harus merapihkan barisan dan menunjukkan bahwa mereka mendukung penuh Pak Bupati,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Majalengka sempat menghadiri rapat paripurna sebelum meninggalkan agenda untuk memenuhi undangan kegiatan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Sementara Sekda Majalengka, Aaeron Randi, disebut hadir pada awal kegiatan.

Asep menegaskan, kritik yang disampaikannya bukan untuk memperkeruh hubungan antara legislatif dan eksekutif, melainkan sebagai bentuk evaluasi agar roda pemerintahan berjalan lebih solid dan selaras.