Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Ni Luh Puspa menilai penguatan desa wisata dan destinasi pariwisata perlu dipercepat seiring meningkatnya minat wisatawan terhadap wisata wellness atau wellbeing, terutama di Bali. Menurutnya, tren pariwisata global kini bergeser dari sekadar hiburan menuju pengalaman yang menenangkan, sehat, dan autentik.
Pernyataan itu disampaikan Ni Luh Puspa saat menghadiri podcast bersama Balinews.id di kantor redaksi, Jumat (30/1). Ia menjelaskan wisata wellness merupakan konsep perjalanan yang menggabungkan aktivitas liburan dengan upaya meningkatkan kesehatan fisik dan mental.
Untuk periode 2025–2026, ia menyebut tren wellness mengarah pada pengalaman yang lebih menenangkan dan berkesadaran, seperti yoga, meditasi, spa tradisional, hingga forest bathing. Aktivitas tersebut dimanfaatkan wisatawan untuk melepas stres dan memulihkan keseimbangan diri.
Dalam konteks itu, Ni Luh Puspa menilai desa wisata dapat menjadi jawaban atas kebutuhan wisatawan, asalkan tetap menjaga karakter dan keasliannya. Ia mengingatkan agar desa wisata tidak kehilangan unsur autentik dengan mengejar atraksi buatan yang tidak menjadi fokus utama.
“Saat ini wisatawan mencari destinasi wisata yang ramah lingkungan. Mereka juga menyukai destinasi yang sudah menerapkan eco-friendly. Jadi jangan sampai desa wisata kita kehilangan autentiknya. Misalnya, ada desa yang sudah punya air terjun, tapi justru ingin membangun atraksi buatan. Itu bukan fokusnya,” ujarnya.
Di tengah tantangan seperti bencana alam, banjir, hingga persoalan sampah, Kementerian Pariwisata tetap optimistis terhadap pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Ni Luh Puspa menyebut kunjungan wisatawan yang terus meningkat setiap bulan membuat Indonesia berpeluang melampaui 15 juta wisatawan mancanegara, dengan Bali mencatat angka tertinggi sekitar 7 juta kunjungan di penghujung tahun 2025.
“Ini artinya masih ada kepercayaan dan kasih sayang wisatawan kepada Indonesia, khususnya Bali,” katanya.
Untuk 2026, Kementerian Pariwisata menargetkan 16–17 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Namun, ia mengakui masih ada tantangan besar yang harus dihadapi bersama, baik yang bersifat global maupun internal.
Ia merinci tantangan global antara lain kondisi geopolitik yang belum stabil. Sementara tantangan internal meliputi persoalan sampah, bencana banjir, tata kelola ruang, serta kemacetan—empat isu yang disebutnya perlu segera dibenahi.
“Kita tidak akan bisa bertahan kalau hanya mengandalkan satu atau dua pihak saja. Ini adalah tantangan bersama,” tegasnya.
Terkait persoalan sampah, Ni Luh Puspa menyatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius. Pemerintah pusat memutuskan pendanaan pengelolaan sampah oleh Danantara melalui program Waste to Energy, dengan Bali menjadi salah satu wilayah yang akan menerapkannya.
“Bagaimana wisatawan mau datang kalau sampah kita masih menjadi masalah?” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi sejumlah desa di Bali yang telah mengelola sampah melalui TPS3R. Selain itu, ia menegaskan hotel memiliki kewajiban mengelola limbahnya sendiri sesuai aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup.
“Diluar daripada itu, hotel-hotel juga punya aturan untuk pengelolaan sampah, hasil limbah mereka sendiri, itu aturannya dari Kementerian Lingkungan Hidup,” tambahnya.
Untuk mengatasi kemacetan, ia menilai inovasi transportasi dan pengembangan akomodasi massal perlu terus didorong. Salah satu opsi yang dinilai potensial adalah water taxi, yang diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas di Bali. Ia juga menekankan pentingnya kualitas jalan karena kerusakan jalan dapat memperparah kemacetan.
Sementara terkait mahalnya tiket pesawat yang kerap menjadi sorotan, Ni Luh Puspa menyebut persoalan itu kompleks dan berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan. Ia mengatakan komponen harga tiket mencakup berbagai faktor, termasuk avtur dan pajak.
Sebagai langkah yang dilakukan pemerintah, ia menyebut pemberian insentif pada momen tertentu seperti Lebaran, Natal dan Tahun Baru, serta libur sekolah. Kementerian Pariwisata juga berkolaborasi dengan Online Travel Agent (OTA) untuk menghadirkan bundling tiket, diskon, dan harga spesial.
“Solusi dari kami, atas arahan bapak presiden, yakni dengan memberikan insentif pada momen tertentu seperti lebaran, tahun baru dan libur sekolah. Untuk meningkatkan aktivitas wisata domestik atau nusantara,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Ni Luh Puspa menegaskan amanat Kementerian Pariwisata adalah mendorong pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan fokus pada kesan dan pengalaman wisatawan selama berkunjung ke Indonesia.
