Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan siap memfasilitasi harapan dan masukan dari Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (Aksi) terkait hak royalti musik. Ia mengatakan aspirasi tersebut akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Hukum dan HAM serta badan legislasi DPR.
“Kami tentu memfasilitasi apa yang menjadi harapan dari Aksi dan nanti akan kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dan juga badan legislasi DPR,” kata Fadli Zon dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Menurut Fadli, langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem musik yang sehat, adil, proporsional, dan solutif bagi berbagai pihak. Ia menilai ekosistem musik yang baik dapat mendukung perkembangan musik Indonesia secara pesat, berkelanjutan, dan maju.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Aksi Satriyo Yudi Wahono yang dikenal sebagai Piyu Padi menyampaikan harapan agar melalui kongres nasional komposer seluruh Indonesia, mandat, hak, dan kedaulatan para pencipta lagu dapat dikembalikan.
Di hadapan jajaran Kementerian Kebudayaan hingga Kementerian Ekonomi Kreatif, Aksi menyerukan kedaulatan pencipta lagu, yakni memiliki hak privat atas karya. “Jadi itu tidak boleh diambil alih, direduksi atau dipaksa secara sewenang-wenang oleh pihak manapun juga termasuk lembaga-lembaga lain,” kata Piyu.
Piyu juga menekankan pengembalian mandat undang-undang hak cipta, terutama terkait penggunaan atau pemanfaatan karya yang harus mendapatkan izin dari pencipta lagu. Ia menyebut hal itu sebagai upaya mengembalikan pelaksanaan undang-undang hak cipta ke koridor yang benar.
Selain itu, Aksi mendorong pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) khusus untuk pertunjukan musik. Menurut Piyu, hal tersebut dianggap mendesak karena selama ini pertunjukan musik atau konser dinilai belum benar-benar melindungi hak cipta para komposer, termasuk karena masih ada pertunjukan yang menggunakan karya tanpa izin.
Ketua Dewan Pembina Aksi, Ahmad Dhani, menambahkan bahwa pihaknya terus memperjuangkan hak komposer, terutama dalam konteks konser yang disebutnya belum terakomodasi. “Kita memperjuangkan konser yang mendapatkan izin dari para pencipta,” ujarnya.
