Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menetapkan tarif Rp0 untuk layanan pencatatan hak cipta karya lagu dan/atau musik. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Agustus 2026.
Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum. Dengan aturan baru ini, biaya pencatatan hak cipta lagu dan/atau musik yang sebelumnya Rp200.000 resmi dihapus menjadi gratis, sementara pencatatan untuk kategori ciptaan lainnya tetap mengikuti tarif yang berlaku.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menyatakan pembebasan biaya ini merupakan langkah afirmatif pemerintah untuk memperkuat sistem pengelolaan royalti musik nasional melalui pengembangan Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM). “Pembebasan tarif pencatatan lagu dan/atau musik merupakan investasi negara untuk membangun basis data musik nasional yang lebih lengkap. Semakin banyak karya yang tercatat, semakin kuat pula basis data sebagai fondasi perlindungan hak cipta dan tata kelola royalti yang adil, transparan, serta akuntabel bagi para pencipta, pelaku pertunjukan, dan pemilik hak terkait,” ujarnya.
Hermansyah menyebut Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 7 juta karya lagu dan musik. Namun, jumlah karya yang telah tercatat dalam PDLM baru sekitar 26 ribu karya. Rendahnya angka pencatatan dinilai menjadi salah satu kendala dalam pendataan kepemilikan hak, termasuk untuk memastikan distribusi royalti diterima oleh pihak yang berhak.
Melalui kebijakan tarif nol rupiah, DJKI berharap pencipta lagu, musisi, produser rekaman, serta pemegang hak terkait terdorong untuk segera mencatatkan karya mereka. DJKI juga menyampaikan basis data yang lebih lengkap akan diintegrasikan dengan sistem informasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) guna mendukung penyaluran royalti yang lebih tepat sasaran.
Hermansyah menegaskan, pemberlakuan tarif Rp0 untuk pencatatan lagu dan musik tidak mengurangi perhatian pemerintah terhadap jenis ciptaan lainnya. Karya seperti buku, tulisan, fotografi, perangkat lunak, karya seni rupa, film, hingga ciptaan lain tetap memperoleh perlindungan hukum sesuai peraturan yang berlaku.
DJKI juga menyampaikan pencatatan hak cipta lagu dan/atau musik kini dapat dilakukan secara elektronik melalui layanan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC). Layanan ini ditujukan untuk memudahkan proses pencatatan agar lebih cepat dan efisien.
DJKI mengimbau para pencipta dan pelaku industri musik memanfaatkan kebijakan tersebut dengan mencatatkan karya mereka. Pemerintah berharap semakin banyak karya yang masuk dalam basis data nasional akan memperkuat perlindungan hukum sekaligus mendukung pengelolaan royalti musik yang lebih efektif.
