BERITA TERKINI
Pemkab Bangka Siapkan Kawasan Pecinan sebagai Destinasi Wellness Tourism

Pemkab Bangka Siapkan Kawasan Pecinan sebagai Destinasi Wellness Tourism

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka berencana menggandeng investor untuk mengembangkan kawasan Pecinan Bangka menjadi destinasi wellness tourism atau wisata kesehatan. Konsep ini disiapkan untuk menghadirkan identitas baru pariwisata Bangka, yang selama ini lebih dikenal lewat wisata pantai.

Bupati Bangka Fery Insani mengatakan, promosi wisata pantai saja dinilai belum cukup karena banyak daerah lain di Indonesia juga memiliki pantai yang menarik. Karena itu, Pemkab Bangka mencoba mencari tema wisata yang berbeda dan memiliki ciri khas tersendiri, salah satunya melalui wellness tourism.

Menurut Fery, konsep wisata kesehatan yang akan dikembangkan tidak hanya berfokus pada kegiatan wisata, tetapi juga menghadirkan fasilitas yang mendukung kesehatan dan kenyamanan pengunjung. Ia menyebut segmen yang ingin dijangkau antara lain wisatawan usia lanjut yang mencari suasana tenang dan sehat.

Pemkab Bangka menargetkan kawasan Pecinan Bangka dilengkapi fasilitas pendukung serta penataan dan display kawasan yang akan dibangun secara bertahap. Pemerintah daerah juga berencana mengampanyekan konsep wisata sehat tersebut agar menjadi daya tarik baru bagi wisatawan.

Selain pengembangan kawasan, Pemkab Bangka turut mendorong inovasi masyarakat untuk mendukung penguatan potensi setempat. Salah satu yang disebutkan adalah pemanfaatan air laut yang diklaim dapat diolah menjadi sabun untuk mengatasi jerawat. Pemkab Bangka juga menyiapkan pelatihan bagi masyarakat agar inovasi tersebut dapat berkembang menjadi produk unggulan.

Melalui pengembangan kawasan Pecinan dengan konsep wellness tourism, Pemkab Bangka berharap tercipta suasana yang nyaman bagi masyarakat dan wisatawan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata.

Program Founder Kelompok Tumbuh Bersama Usaha, dr. Eddy Kristianto, menilai keberadaan pecinan di berbagai kota umumnya menjadi pusat bisnis yang dikelola komunitas, bukan pemerintah daerah. Ia menyebut hal itu menunjukkan toleransi yang baik dan dinilai dapat mendukung pengembangan kawasan.