Industri musik Indonesia terus melahirkan wajah baru. Hampir setiap bulan muncul single debut, band baru, hingga solois yang viral di media sosial. Namun di balik euforia tersebut, muncul pertanyaan yang kerap terdengar di kalangan pelaku musik: mengapa banyak pendatang baru seolah “habis dipakai lalu ditinggalkan”?

Fenomena ini dinilai bukan semata soal perasaan, melainkan pola yang berulang. Sejumlah persoalan yang sering muncul berkaitan dengan kontrak, strategi promosi, hingga pemahaman musisi terhadap hak dan mekanisme royalti di era digital.

Salah satu isu yang kerap disorot adalah kontrak yang dianggap berat sebelah. Banyak musisi baru masuk industri dengan semangat besar, tetapi minim pemahaman hukum dan menandatangani perjanjian jangka panjang tanpa pendampingan profesional. Dampaknya bisa berupa hak master yang dipegang label, royalti yang kecil atau terpotong biaya produksi, serta laporan streaming yang dinilai tidak transparan.

Beberapa musisi senior, termasuk Ahmad Dhani, pernah menekankan pentingnya kepemilikan katalog dan publishing. Tanpa penguasaan aspek tersebut, seorang artis berisiko hanya menjadi “pengisi suara” alih-alih pemilik karya.

Pola lain yang disebut sering terjadi adalah sistem “uji coba” yang ketat. Label kerap menjadikan single pertama sebagai penentu. Jika angka streaming tidak langsung tinggi, promosi bisa dihentikan. Persoalannya, promosi sejak awal dinilai tidak selalu maksimal, sehingga artis dianggap gagal meski fondasi pengembangan kariernya belum benar-benar dibangun.

Perbandingan kerap muncul dengan band besar seperti NOAH atau Dewa 19 yang disebut memiliki waktu dan investasi bertahun-tahun untuk membangun basis massa. Sementara itu, pendatang baru sering dinilai tidak mendapatkan kesempatan yang setara untuk bertumbuh dalam jangka panjang.

Tekanan lain datang dari budaya viral di era TikTok dan Reels. Lagu bisa melejit dalam hitungan hari, tetapi juga cepat menghilang. Dalam situasi ini, label dinilai lebih mengejar momentum ketimbang membangun karier. Ketika tren menurun, artis berisiko ditinggalkan tanpa arah yang jelas.

Di sisi lain, ada pula fakta yang jarang dibuka ke publik terkait beban biaya produksi. Biaya rekaman, video klip, styling, hingga promosi disebut kerap dibukukan sebagai “utang artis”. Royalti streaming kemudian dipakai untuk menutup biaya tersebut terlebih dahulu. Akibatnya, meski lagu telah meraih ratusan ribu stream, pendapatan yang diterima artis bisa tetap nihil.

Masalah tersebut diperparah oleh rendahnya literasi royalti digital di kalangan pendatang baru. Masih banyak yang belum memahami perbedaan master rights dan publishing, hak performing rights, mekanisme distribusi digital, hingga pentingnya collecting society. Minimnya pengetahuan ini membuat musisi lebih rentan dirugikan dalam kerja sama bisnis.

Namun, persoalan ini tidak selalu diposisikan sebagai kesalahan industri semata. Industri musik pada dasarnya adalah bisnis, dan label juga menanggung risiko finansial. Meski demikian, sistem yang sehat dinilai perlu memberi ruang tumbuh, bukan sekadar mengandalkan uji coba singkat yang berorientasi pada capaian cepat.

Dalam kondisi tersebut, sebagian musisi mulai mempertimbangkan jalur independen. Pilihan yang kerap diambil antara lain distribusi digital mandiri, membangun fanbase sebelum menandatangani kontrak, merilis karya secara konsisten tanpa mengejar viral sesaat, serta memilih kerja sama lisensi alih-alih menjual putus master. Model ini dinilai memberi kontrol lebih besar bagi artis.

Industri musik membutuhkan regenerasi. Pendatang baru bukan sekadar pelengkap tren, melainkan aset masa depan. Karena itu, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah sistem yang ada sudah siap membangun karier, atau hanya mengejar grafik streaming mingguan. Isu ini dinilai perlu dibahas lebih dalam, bukan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan untuk mendorong perbaikan ekosistem musik Indonesia.