Jakarta — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (20/5). Dalam rapat tersebut, Prabowo direncanakan menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Wakil Ketua DPR RI Saan menyebut agenda utama paripurna adalah penyampaian KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh pemerintah, yang menurut rencana akan disampaikan langsung oleh Presiden. “Rencananya seperti itu ya. Jadi, untuk penyampaian kerangka ekonomi makro, terus juga pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan disampaikan langsung oleh Presiden,” kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Kehadiran kepala negara dalam penyampaian KEM-PPKF menjadi perhatian karena berbeda dari praktik yang selama ini berlangsung. Pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah umumnya diwakili oleh menteri dalam pembahasan terkait kebijakan fiskal dan arah ekonomi nasional di DPR.

Berdasarkan agenda resmi DPR RI, rapat paripurna tersebut memuat tiga agenda utama. Pertama, penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh pemerintah.

Kedua, laporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2026, yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Ketiga, penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI.

Dengan agenda yang mencakup arah kebijakan ekonomi dan fiskal serta pembahasan legislasi, rapat paripurna ini diperkirakan menjadi perhatian publik, terutama terkait penyusunan RAPBN 2027 dan pembahasan revisi UU Polri.