Presiden Prabowo Subianto tiba di Gedung DPR, Jakarta, untuk mengumumkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) Tahun Anggaran 2027. Kehadiran Prabowo dijadwalkan dalam sidang paripurna ke-19 masa sidang V tahun 2025–2026 DPR.
Prabowo hadir mengenakan setelan jas hitam dengan dasi biru muda. Ia didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga mengenakan setelan serupa, dengan dasi berwarna abu-abu.
Prabowo dilaporkan tiba sekitar pukul 09.32 WIB dan disambut Ketua DPR RI Puan Maharani serta para Wakil Ketua DPR RI, yaitu Sufmi Dasco, Saan Mustofa, dan Sari Yuliati.
Selain agenda penyampaian KEMPPKF 2027, sidang paripurna juga memuat agenda lain, yakni laporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas tahun 2026, yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Paripurna juga dijadwalkan mendengarkan pendapat fraksi terhadap RUU usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk menjadi RUU usul DPR RI.
Ketua Komisi XI DPR M. Misbakhun menilai kehadiran Presiden untuk membacakan KEMPPKF secara langsung merupakan hal baru. Menurutnya, selama ini dokumen tersebut biasanya dibacakan oleh Menteri Keuangan atas nama Presiden.
“Pembacaan kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal biasanya selama ini dibacakan oleh Menteri Keuangan atas nama Bapak Presiden. Jadi kalau hari ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden, itu menjadi sebuah tradisi baru memang,” kata Misbakhun di Gedung DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Misbakhun menyebut pembacaan KEMPPKF secara reguler dilakukan setiap 20 Mei sebagai putaran awal pembahasan APBN. Ia menilai ada keinginan Presiden untuk menyampaikan langsung KEMPPKF karena memandang APBN sejak awal sebagai kebijakan serius yang perlu disampaikan kepada masyarakat.
Ia juga menambahkan masyarakat akan mencermati fokus Presiden dalam KEMPPKF tersebut. Misbakhun meminta agar kehadiran Presiden di DPR tidak ditarik ke isu kondisi IHSG dan pelemahan rupiah, seraya menekankan bahwa nilai tukar hanya salah satu aspek dalam kerangka ekonomi makro yang memuat banyak parameter.
