Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menilai rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk berkeliling Indonesia memiliki agenda politik. Menurut Yunarto, sebagai figur yang lama berkecimpung dalam politik, langkah Jokowi menyapa masyarakat di berbagai daerah sulit dilepaskan dari dimensi politik.
Rencana safari tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Projo, Freddy Alex Damanik. Ia mengatakan Jokowi berencana mulai berkeliling ke sejumlah daerah di Indonesia pada Juni 2026, dari Sabang sampai Merauke.
Freddy menyebut informasi itu diperoleh dari pertemuan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi dengan Jokowi di Jakarta Timur pada awal Mei 2026. Ia juga menyampaikan kondisi kesehatan Jokowi disebut sudah membaik dan siap kembali turun ke lapangan.
Projo mengklaim agenda keliling Indonesia itu murni untuk bersilaturahmi dan menyapa masyarakat di berbagai wilayah. Namun, Yunarto menegaskan bahwa rencana tersebut tetap mengandung agenda politik.
“Kalau bicara apakah politik atau tidak, ya pasti [ada agenda politik], karena Pak Jokowi adalah manusia politik,” ujar Yunarto.
Yunarto—yang akrab disapa Toto—juga menilai kehadiran Jokowi berpotensi memberi keuntungan bagi kekuatan politik yang menjadikannya sebagai payung elektoral. Dalam konteks ini, ia menyebut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai pihak yang bisa diuntungkan.
Menurut Yunarto, Jokowi masih memiliki kekuatan elektoral yang besar. Karena itu, ia tidak sependapat dengan sejumlah pengamat yang menilai PSI dapat melakukan kesalahan bila menjadikan Jokowi sebagai pengayom atau patron politik.
“Jadi, kalau ada beberapa pengamat mengatakan, ‘bisa jadi blunder buat PSI, Jokowi sudah tidak sekuat dulu’. Apa pun, kekuatan elektoral Jokowi saat ini tetap Jokowi lebih besar dibanding PSI, ini kita kalau kaitkan dengan kekuatan elektoral,” kata Yunarto.
Sebelumnya, keterlibatan Jokowi dalam agenda politik PSI juga sempat ditanggapi Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga.
