JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadwalkan sejumlah agenda pada Rabu (20/5/2026), mulai dari Rapat Paripurna terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 hingga pembahasan revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Rapat Paripurna direncanakan berlangsung pukul 10.00 WIB dengan tiga agenda utama. Pertama, penyampaian KEM dan PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh pemerintah. Kedua, laporan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengenai evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2026 yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Ketiga, DPR dijadwalkan mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebelum diputuskan menjadi RUU usul DPR RI.
Memasuki siang hari pukul 13.00 WIB, sejumlah komisi dan alat kelengkapan dewan menggelar rapat paralel dengan kementerian, lembaga, serta kelompok masyarakat.
Baleg DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pusat Geospasial TNI AU, Direktorat Topografi TNI AD, serta Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL untuk membahas masukan dan pandangan terkait penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia.
Pada waktu yang sama, Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Desain Industri menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Deputi Bidang Pengembangan Strategi Ekonomi, Sekretaris Menteri, dan Ketua Himpunan Bank Milik Negara di Ruang Rapat Komisi XII.
Sementara itu, Pansus RUU tentang Hukum Perdata Internasional menjadwalkan RDP/RDPU bersama DPN-PERADI di ruang rapat Komisi BAKN.
Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI juga mengagendakan penerimaan aspirasi terkait gangguan akses menuju tempat ibadah akibat pasar dadakan Minggu pagi. Kegiatan ini dilakukan melalui RDPU bersama Ketua Yayasan Meditation Center Tegal dan perwakilan Gembala Jemaat GPS Shalom Tegal.
Di Komisi I DPR RI, rapat kerja bersama Menteri Luar Negeri dijadwalkan membahas diplomasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global serta penguatan posisi strategis Indonesia dalam perdamaian dunia.
Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Menteri Transmigrasi RI.
Komisi VII DPR RI menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Ekonomi Kreatif RI dan pelaku usaha production house, dengan agenda pendalaman ekosistem film bagi production house kecil dan menengah.
Di bidang kesehatan dan pendidikan, Komisi IX DPR RI menerima audiensi sejumlah organisasi profesi dan alumni kedokteran. Adapun Komisi X DPR RI menggelar RDPU bersama Aliansi Dosen PPPK Indonesia, Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia, dan Asosiasi Dosen ASN PPPK (ADAPI) terkait aspirasi dosen.
Komisi XIII DPR RI juga mengagendakan RDP dengan Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengevaluasi pelaksanaan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2024, khususnya terkait perpanjangan paspor bagi WNI di luar negeri yang tidak memiliki dokumen lengkap.
Pada pukul 14.00 WIB, Komisi XI DPR RI dijadwalkan menggelar RDPU bersama Pengurus Perkumpulan Warga Kavling Pangkalan Jati terkait permohonan audiensi dan kepastian hukum pemindahtanganan tanah hunian purnawirawan TNI AL Pangkalan Jati.
