Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor tengah menjalani sejumlah agenda strategis, di antaranya hearing dialog di daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis yang sedang dan akan dijalankan pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun daerah.
Selain agenda hearing, DPRK melalui Komisi I, II, dan III melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di 19 distrik di Kabupaten Biak Numfor. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan kebijakan eksekutif dan penggunaan anggaran berjalan tepat sasaran, efektif, serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekretaris DPRK Biak Numfor, Drs. Judi G. Wanma, mengatakan rangkaian agenda tersebut merupakan kegiatan rutin tahunan yang ditujukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan optimal.
Menurutnya, dari sejumlah agenda yang dilaksanakan, diharapkan muncul rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan tahun 2027. Dari sisi pengawasan, DPRK juga diharapkan memberi masukan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) teknis agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.
“Pada intinya agenda dewan terhormat turun menemui masyarakat di daerah pemilihan masing-masing untuk menjaring aspirasi, untuk ditindaklanjuti kepada pemerintah daerah dan ini sudah berlangsung sejak awal bulan ini,” ujar Judi.
Atas nama pemerintah daerah, Judi menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRK Biak Numfor yang dinilai telah menjalankan tugas pokok dan fungsi secara maksimal untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga berharap masyarakat memanfaatkan agenda kunjungan lapangan tersebut untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan secara langsung kepada DPRK, baik terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun kebijakan publik.
Judi menegaskan, hasil kunjungan anggota DPRK selanjutnya akan dikaji dan dirumuskan melalui agenda resmi, seperti rapat internal komisi atau fraksi, sebelum ditindaklanjuti kepada pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku.
