Jakarta—Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan siap memfasilitasi harapan dan masukan dari Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (Aksi) terkait hak royalti musik. Ia mengatakan aspirasi tersebut akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Hukum dan HAM serta badan legislasi DPR.
“Kami tentu memfasilitasi apa yang menjadi harapan dari Aksi dan nanti akan kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dan juga badan legislasi DPR,” kata Fadli Zon dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Menurut Fadli, langkah itu merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem musik yang sehat, adil, proporsional, dan solutif bagi berbagai pihak. Ia menilai ekosistem musik yang baik dapat mendukung perkembangan musik Indonesia agar tumbuh pesat, berkelanjutan, dan maju.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Aksi Satriyo Yudi Wahono yang dikenal sebagai Piyu Padi menyampaikan harapan agar kongres nasional komposer seluruh Indonesia dapat mengembalikan mandat, hak, dan kedaulatan para pencipta lagu. Di hadapan jajaran Kementerian Kebudayaan hingga Kementerian Ekonomi Kreatif, Aksi menyerukan agar pencipta lagu memiliki hak privat atas karya.
“Jadi itu tidak boleh diambil alih, direduksi atau dipaksa secara sewenang-wenang oleh pihak manapun juga termasuk lembaga-lembaga lain,” kata Piyu.
Piyu juga menekankan pengembalian mandat Undang-Undang Hak Cipta, khususnya penegasan bahwa penggunaan atau pemanfaatan karya harus mendapatkan izin dari pencipta lagu. “Jadi sebenarnya ini adalah mengembalikan lagi mandat undang-undang hak cipta ke koridor yang benar lagi,” ujarnya.
Selain itu, Aksi mendorong pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) khusus untuk pertunjukan musik yang dinilai mendesak. Menurut Piyu, selama ini pertunjukan musik atau konser dianggap belum benar-benar melindungi hak cipta para komposer karena masih banyak penggunaan karya tanpa izin.
“Ini hal yang kami anggap darurat juga karena selama ini pertunjukan musik atau konser itu selalu dianggap bukan tidak benar-benar melindungi hak cipta para komposer karena banyak pertunjukan musik yang menggunakan karya, tidak izin,” tambahnya.
Ketua Dewan Pembina Aksi, Ahmad Dhani, menyatakan pihaknya akan terus memperjuangkan hak komposer, terutama terkait penggunaan karya dalam konser yang dinilai belum terakomodasi.
